Wartawan Kota Solok Bersama PWI Yogyakarta Gelar Forum Group Discussion

35 views

SpiritNews.Co, Solok | Dalam rangka membangun komitmen dan mental jurnalis dalam mengemas informasi yang lugas dan berimbang, serta dalam rangka persiapan menghadapi Visit Solok 2020, Pemerintah Kota (Pemko) Solok melalui Bagian Humas dan Protokol bersama wartawan yang aktif meliput di Kota Solok, mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan PWI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bertempat di Jalan Gambiran No 45 Gedung PWI Yogyakarta, Rabu, 28 Maret 2018.

Dalam kesempatan itu, Kabag Humas Pemko Solok Nurzal Gustim, Asisten III Yul Abrar, Ketua PWI Kota Solok Wanedi dan seluruh rombongan wartawan disambut langsung oleh Ketua PWI DIY Sihono dan Wakil Ketua PWI Bidang Pembelaan Wartawan Hudono dan beberapa wartawan yang aktif meliput di DIY.

Kegiatan berlangsung dengan suasana santai diskusi seputar persoalan di dunia pers, yang fenomena dan dinamikanya selalu menjadi permasalahan tahunan yang tidak pernah ada solusi dan hanya menjadi perbincangan semata.

Seperti fenomena maraknya oknum wartawan yang berlaku tidak sesuai kode etik, kesejahteraan wartawan yang masih butuh perhatian, pemberitaan wartawan yang kritis tapi tidak berimbang, merebaknya hoax yang semakin mengkhawatirkan, kurangnya pembelaan organisasi – organisasi jurnalistik terhadap anggotanya, dan banyak lagi diskusi terkait dengan dinamika di dunia pers.

Kabag Humas Pemko Solok Nurzal berharap dengan adanya FGD ini dapat berdampak pada perkembangan dunia pers di Kota Solok, yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

“Besar harapan kami, semoga apa yang menjadi hal positif di Yogyakarta dapat kita bawa ke Kota Solok, demi tercapainya peran pers yang kuat sebagai pemersatu bangsa,” kata Nurzal.

Sementara itu, Ketua PWI DIY Sihono mengatakan, untuk mencapai harapan-harapan dan keinginan tersebut, dibutuhkan pers yang sensitif, kritis dan solutif.

Untuk bisa peka terhadap persoalan, kritis dalam menganalisis masalah, dan tepat memberikan jalan keluar, maka pers harus dikelola oleh orang-orang yang memiliki hati, pikiran, dan tangan yang baik.

Ketika ditanya terkait kondisi pers di Indonesia, Sihono mengatakan, kondisi pers di Indonesia masih jauh dari harapan. Masih jauh dari sikap sensitif, kritis dan solutif, pers di Indonesia sebagian besar masih dikelola oleh orang-orang yang belum mempunyai kesadaran etika, pikiran cerdas dan kreatif dalam berkarya.

Kehadiran pers kebanyakan masih belum mampu menangkap dinamika masyarakat, analisisnya masih dangkal dan terkadang menyesatkan.

“Pers cenderung dikelola untuk kepentingan orang-orang yang terlibat didalamnya, kepentingan pemilik modal, kepentingan wartawan dan kepentingan kelompok tertentu,” kata Sihono.

Menurut Sihono, idealnya pers dihadirkan, bukan untuk kepentingan pemilik modal, wartawan, atau kelompok tertentu, tetapi pers diselenggarakan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan publik dan kedaulatan rakyat.

Selain itu, kata Sihono pers haruslah sensitif, peka terhadap permasalahan, tajam menganalisis persoalan, mengerti kondisi dan situasi, selalu safety menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain, memahami UU 40 tahun 1999 tentang pers, mendalami teori, rumusan dan pernyataan narasumber atau tokoh yang berkompeten.

Kemudian juga solutif, sebaiknya dalam pemberitaan, untuk tepat dalam memberikan jalan keluar, sesuai etika dan aturan perundang-undangan, untuk kepentingan rakyat dan bukan kelompok-kelompok tertentu.

“Jadi, kesimpulannya adalah pers harus bisa berperan optimal, sensitif, kritis dan solutif, pers harus mengatasi masalah, bukan bagian dari masalah, pers harus dapat memecahkan konflik bukan bagian dari konflik,” kata Sihono.

Wartawan harus menjaga kesehatan dengan berpikiran yang baik, sebagai langkah memperkuat etika, menggunakan hati yang baik dan tangan yang baik, sehingga tubuh yang baik adalah tubuh yang sehat sebagai mesin untuk menghasilkan karya-karya yang baik.

“Kita ingin wartawan yang sensitif, yaitu yang peka, yang mampu menangkap suatu hal atau persoalan. Wartawan itu tuntutan kerjanya tinggi, cuma kesadarannya memang agak kurang. Pers ideal itu pers yang sensitif kritis dan solutif, bisa peka terhadap persoalan, kritis dalam menganalisis masalah, dan tepat memberikan jalan keluar, maka pers harus dikelola oleh orang orang yang memiliki hati pikiran dan tangan yang baik,” kata Sihono.

Sihono mengaku dulu dirinya pernah ingin berhenti dari profesi wartawan, karena banyak dinamika yang merusak profesi yang mulia ini dengan perbuatan yang kurang baik seperti memeras dan sebagainya. Itu merupakan sebuah persoalan dimana masalah kesejahteraan wartawan selalu menjadi persoalan tahunan yang kerap dibicarakan.

“Oleh sebab itu, sebagai wartawan kita harus bermanfaat, jadilah wartawan yang bermanfaat dengan niat yang baik tersebut, bekerja dengan hati,” kata Sihono.

Wakil Ketua PWI Bidang Pembelaan Wartawan, Hudono mengatakan, wartawan yang telah bekerja sesuai dengan kode etik, telah bersikap baik, ketika mendapat permasalahan terkait pemberitaan tentunya akan dilakukan pembelaan oleh organisasi-organisasi pers yang ada dan diakui di Indonesia.

“Alangkah baiknya wartawan selalu berpedoman pada UUD tentang pers, kode etik jurnalistik, kemudian peraturan-peraturan lain seperti KUHAP, UU, Kekuasaan Kehakiman dan lain – lain, selain itu juga norma-norma sosial kemasyarakatan,” kata Hudono.

Hudono menekankan, wartawan dalam pemberitaan untuk selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah, tak bersalah sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Memiliki prinsip dan kehati-hatian dalam penyebutan nama dan identitas. Itu diperkuat pada Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, menguji informasi, berimbang tak campurkan fakta dan opini yang menghakimi dan asas praduga tak bersalah.

Kemudian pada Pasal 5 ayat 1, UU Pers, dimana berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati nilai-nilai agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Berprinsip adil dan fairness dalam pemberitaan kedua belah pihak harus diberi kesempatan yang sama. Sebagai kontrol sosial wartawan dalam membuat berita tidak boleh terkesan menuduh orang lain jahat, konsisten, memberikan hak masyarakat untuk tahu, dan tidak memberitakan berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.

Pada kasus wartawan, pasal – pasal KUHP yang sering diterapkan dalam kasus pers adalah pasal 310 pencemaran nama baik, penistaan, pasal 311 fitnah, pasal 315 penghinaan ringan, pasal 317 pengaduan fitnah, pemberitahuan palsu, pasal 282 tentang tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan. Dan kejahatan menyiarkan kabar bohong, pasal XIV dan XV UU no 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

“Penyelesaian akibat pemberitaan pers, kita harus melihat yakni yang berita berkategori karya jurnalistik, dengan sumber kredibel, berimbang, check and recheck, uji kebenaran fakta, bila melanggar UU Pers dan kode etik, gunakan hak jawab, bila tak puas hak jawab, minta mediasi dewan pers, bila tak juga puas bisa lewat pengadilan dengan tetap UU Pers. Kemudian berita berkategori bukan karya jurnalistik atau malpraktik yakni beritikad buruk, misalnya bertujuan memeras, hasil rekayasa atau sengaja menjatuhkan seseorang, dapat diproses dengan berpedoman pada KUHP,” jelas Hudono. (eyn)