Wapres JK Tak Sepakat Gaji Menteri di Indonesia Dipotong untuk Bayar Utang Negara

40 views

Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla (JK).

SpiritNews.Co, Jakarta | Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla (JK) tak sepakat jika gaji para menteri di Indonesia dipotong untuk membayar utang negara seperti yang dilakukan oleh Malaysia.

Menurut JK, besaran gaji menteri di Indonesia dan Malaysia berbeda, di mana jauh lebih besar gaji menteri negara tetangga.

“Kalau potong gaji menteri, gaji menteri Malaysia itu 3 kali lipat dibandingkan dengan gaji menteri kita,” kata JK seperti dilansir dari Kompas.com, Rabu, 30 Mei 2018.

Bahkan kata JK, kalaupun gaji para menteri di Malaysia dipotong, besarannya masih jauh lebih besar dari menteri di Indonesia.

“Jadi kalau dipotong 10 persen (saja), masih tinggi gaji dia (menteri di Malaysia) dibanding dengan gaji menteri kita,” ujar JK.

JK pun mengungkapkan, sejatinya Indonesia pernah menempuh upaya serupa, seperti yang dilakukan Malaysia saat ini. Upaya tersebut diambil Indonesia ketika krisis moneter terjadi beberapa tahun lalu.

“Dulu pernah kita pakai pada saat krisis, ada yang menyerahkan uangnya. Tapi saya kira ini tugas negara lah untuk menyelesaikan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menolak usul untuk memotong gaji menteri di Indonesia untuk membayar utang negara. Menurut Sri Mulyani, kebijakan dan kondisi di kedua negara tidak bisa disamakan.

“Ya setiap negara punya politik ekonomi sosial yang berbeda,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Apalagi Malaysia saat ini sedang mengahadapi situasi dramatis dalam konteks mereka mengelola politik, ekonomi, dan sosialnya. Oleh karena itu, mereka memotong gaji menterinya untuk membantu mengurangi hutang. Sebab, hutang di negeri Jiran sudah menyentuh 1 triliun ringgit atau sekitar Rp 3.500 triliun. Utang tersebut mencapai sekitar 65 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara.

Sementara itu, utang Indonesia Rp 4.180 triliun hingga akhir April 2018 masih berada di posisi aman. Sebab, rasio utang terhadap PDB masih sekitar 29 persen. (kpc/red)