Tahun Politik, Jokowi Bongkar Pasang Kabinet

53 views

 

SpiritNews.Co, Jakarta | Reshuffle Kabinet Joko Widodo (Jokowi) akhirnya dilakukan. Gonjang-ganjing bongkar pasang Kabinet Kerja sejatinya berlangsung sejak tahun lalu setelah ada menteri yang digadang-gadang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Presiden Jokowi pun merealisasikan kabar angin itu di tahun politik, setelah salah seorang ‘pembantunya’ yakni Khofifah Indar Parawansa resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur (Jatim).

Namun, bukan cuma Khofifah yang dicopot dari kursi Menteri Sosial, ada juga beberapa jabatan strategis di pemerintahan dan TNI yang turut dibongkar pasang.

Khofifah resmi digantikan oleh Idrus Marham, yang juga menjabat Sekjen di Partai Golkar. Jokowi mencopot Khofifah karena memaklumi agar Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu bisa fokus berkompetisi dalam Pemilihan Gubernur Jatim.

“‎Pertama, kita tahu itu Bu Khofifah mencalonkan diri jadi gubernur di Jawa Timur. Jadi biar kosentrasi di Jawa Timur,” kata Jokowi seperti dilansir dari okezone.com, Rabu, 17 Januari 2018.

Jokowi menginginkan di ujung pemerintahannya, program yang sudah berjalan bisa terus berlanjut, apalagi programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra). Sehingga ia mempercayakan tugas tersebut kepada Idrus Marham.

“‎Program baik itu berupa bagian beras Rastra urusan PKH dan urusan sosial lainnya yang begitu sangat banyak. Sehingga harus cepat diganti,”‎ katanya.

Pemberhentian Khofifah dan pengangkatan Idrus sebagai Menteri Sosial dituangkan dalam Keppres Nomor 10/P/2018.

Selain Khofifah, Jokowi juga mencopot Teten Masduki dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dan kemudian mengangkat Moeldoko untuk mengisi posisi tersebut. Pengangkatan dan pencopotan keduanya dituangkan ke dalam Keppres Nomor 11/P/2018.

Lalu kemana Teten? kata Jokowi, Teten tidak akan kemana-mana, karena akan terus mendampingi sebagai koordinator staf khusus. Sehingga, ia akan tetap berada di lingkaran utama Jokowi.

“Pak Teten sekarang ada di dekat saya tiap hari. Di koordinator staf khusus (Stafsus), setiap hari harus di dekat saya,” kata Jokowi.

Suami Iriana itu juga menerbitkan Keppres Nomor 12/P/2018 berisi tentang pemberhentian KH Hasyim Muzadi dan pengangkatan Agum Gumelar sebagai ‎anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan Keppres Nomor 2/TNI/2018 untuk pengangkatan Marsekal Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

Adapun pergantian Hasyim Muzadi karena yang bersangkutan meninggal dunia, sehingga Agum diangkat untuk mengisi kekosongan tersebut. Begitu pula dengan Yuyu diangkat karena posisi KSAU ditinggalkan Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjadi Panglima TNI.

Duo Militer Gabung dan Rangkap Jabatan Kabinet Jokowi

Pada reshuffle jilid III ini, ada dua nama yang memiliki latar belakang militer. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa Jokowi menarik orang dengan latar belakang militer tepat di tahun politik?

Menurut Jokowi, dirinya telah melalui pertimbangan yang matang untuk mengangkat Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

“Yang ditanya kok pertimbangan semua. Ya banyak saya kira pertimbangannya. Soal apa yang sudah kita putuskan itu sudah melalui pertimbangan yang panjang,” kata Jokowi.

Sementara Moeldoko menyatakan akan melakukan tugasnya dengan baik kendati diakuinya butuh waktu untuk mendalami tugasnya. Pastinya ia akan berakslerasi agar berbagai program kerja nasional yang ada di Nawa Cita pemerintah dapat rampung pada 2019.

“Tadi Pak Teten Masduki sudah memberikan beberapa hal untuk bisa dikonsolidasikan berikutnya, terus diakselerasikan,” kata Moeldoko.

Moeldoko mengaku tak tahu dirinya akan dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Bahkan, ia baru mengetahuinya ketika dihubungi pada tengah malam, sebelum pelantikan pada pagi harinya.

“‎Saya tahunya tadi malam ya pukul 23.45 WIB k‎alau enggak salah. Ada whatsapp saya. Saya kebetulan pas bangun malam, pukul 02.30 WIB. S‎aya lihat, kok ada whatsapp pagi-pagi. Saya tanya belum dijawab lagi,” cerita Moeldoko.

Di tengah gegap gempitanya pergantian kursi kabinet, persoalan rangkap jabatan kembali dikulik. Sebab, ada dua menteri yang kini menduduki kursi kabinet, setelah Airlangga Hartarto yang juga jabat Ketua Umum Golkar, sekarang ada Idrus Marham yang merangkap Sekjen Golkar.

Idrus sendiri memilih menyerahkan jabatannya di partai kepada Airlangga. Sebab, itu menjadi kewenangan ketua umum untuk mengambil keputusan, kendati ia menyadari jabatannya di partai dengan sebagai menteri sosial tidak sinkron.

Di partai dirinya harus sering berada di Kantor DPP Golkar, sebaliknya sebagai menteri sosial, ia harus berada di lapangan. Bila keduanya dijalankan, diakuinya bisa tidak maksimal.

“Saya kira begini kalau Golkar sudah beri mandat kepada Pak Airlangga, biarlah Pak Airlangga yang menentukan,” kata Idrus.

Pendapat Idrus sedianya selaras dengan yang diungkapkan JK, jika tetap menjabat Sekjen Golkar, Idrus harus kerap berada di Kantor DPP Golkar. Sehingga sejumlah pekerjaan dari jabatan Menteri Sosial yang telah diembannya akan sulit terlaksana dengan maksimal.

“Sekjen saya kira sulit untuk merangkap (jabatan). Kalau (soal jabatan) sekjen itu saya kira kebijakan Golkar nanti untuk soal sekjen. Kalau sekjen berbeda dengan ketua,” kata JK.

Namun JK meyakini Jokowi menunjuk Idrus karena menilai telah berpengalaman sebagai Sekjen Golkar. Setidaknya ada penilaian khusus untuk Idrus dalam kiprahnya di dunia politik.

“‎Politik itu kan kadang-kadang butuh ada sesuatu penilaian khusus. Namun demikian di samping itu sebagai Sekjen Partai Golkar, Idrus berpengalaman di lapangan,” ujar JK.

Di partai dirinya harus sering berada di Kantor DPP Golkar, sebaliknya sebagai menteri sosial, ia harus berada di lapangan. Bila keduanya dijalankan, diakuinya bisa tidak maksimal.

“Saya kira begini kalau Golkar sudah beri mandat kepada Pak Airlangga, biarlah Pak Airlangga yang menentukan,” kata Idrus.

Pendapat Idrus sedianya selaras dengan yang diungkapkan JK, jika tetap menjabat Sekjen Golkar, Idrus harus kerap berada di Kantor DPP Golkar. Sehingga sejumlah pekerjaan dari jabatan Menteri Sosial yang telah diembannya akan sulit terlaksana dengan maksimal.

“Sekjen saya kira sulit untuk merangkap (jabatan). Kalau (soal jabatan) sekjen itu saya kira kebijakan Golkar nanti untuk soal sekjen. Kalau sekjen berbeda dengan ketua,” kata JK.

Namun JK meyakini Jokowi menunjuk Idrus karena menilai telah berpengalaman sebagai Sekjen Golkar. Setidaknya ada penilaian khusus untuk Idrus dalam kiprahnya di dunia politik.

“‎Politik itu kan kadang-kadang butuh ada sesuatu penilaian khusus. Namun demikian di samping itu sebagai Sekjen Partai Golkar, Idrus berpengalaman di lapangan,” ujar JK.

“‎Urusan partai itu kan bisa diurus malam-malam. Tapi beda dengan Khofifah karena di Jawa Timur. Ini kan masih di Jakarta. Jadi, masih ada waktu untuk mengurus kebijakan di kabinet dan tentu akan ada penegasan-penegasan lagi,” jelas politikus senior Golkar itu.

Sementara Airlangga menanggapinya dengan santai soal rangkap jabatannya yang ditujukan kepada dirinya dan Idrus. Ia menilai, bahwa keputusan yang diambil Jokowi adalah hak prerogratifnya.

“Itu sepenuhnya prerogatif beliau,” kata Airlangga.

Adapun alasan Jokowi tetap mempertahankan Airlangga lantaran khawatir akan memperlambat kinerja di kementerian tersebut jika harus diganti dengan orang baru. Bila diganti orang baru, maka akan perlu dilakukan adaptasi kembali dengan program yang sudah berjalan.

“Kita tahu ya Pak Airlangga ini kan di dalam sudah jadi menteri (sebelum menjabat Ketum Golkar). Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini. Kita kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu,” ujar Jokowi.

Sama halnya dengan memilih Idrus, ia merasa elite di partai berlambang pohon beringin itu cocok untuk menggantikan Khofifah. Apalagi, program di Kementerian Sosial harus terus berkelanjutan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Ya karena cocok saja, cocok di situ Pak Idrus,” kata Jokowi. (okz/red)

Bongkar Pasang Kabinet Reshuffle Kabinet Tahun Politik