Tagih Janji Pemerintah, PHRI Banten Minta Realisasi Hasil Rakor Dengan Menpar Segera Diimplementasikan

35 views

 

Spiritnews.co | CILEGON – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Banten keluhkan kondisi industri Pariwisata Banten yang terus merosot pasca terjadinya bencana Tsunami Selat Sunda yang terjadi di kawasan Pariwisata Anyer, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang pada 22 Desember 2018 lalu.

Hal tersebut diungkapkan pengurus BPD PHRI Banten dalam acara silaturahmi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten beserta Media Crisis Centre (MCC) Pusat yang digelar di Rumah Makan Asa Japanese Restaurant di Kota Cilegon, pada Rabu (29/01/2018).

Silaturahmi yang dihadiri oleh Ketua Harian PHRI BPD Banten Ashok Kumar, Ketua Umum MCC pusat Firdaus, Sukarjo Ketua PHRI Pandeglang, Siswanto General Manager (GM) Pisita Anyer, Abdul Ghafur GM Jayakarta Anyer, Tungki T. GM Pondok Layung, Agus Jaenal PHRI Kabupaten Serang, Agus S. Setiadi PHRI Kota Serang, serta pengurus dan anggota PWI Banten, membahas berbagai dampak yang terjadi pasca bencana yang menimpa kawasan Pariwisata Banten.

Sukarjo Ketua PHRI Pandeglang mengatakan kondisi dan pendapatan industri Pariwisata Banten terutama mulai kawasan Pantai Anyer sampai dengan Pantai Carita sangat merosot selama dua bulan terakhir, dimana efek tersebut juga dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan pariwisata di pesisir Banten. Dengan kondisi yang saat ini terjadi di kawasan Pariwisata Banten tersebut, lanjut Sukarjo, pemerintah daerah dan pemerintah pusat diminta untuk dapat segera merealisasikan hasil rapat kordinasi (Rakor) yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dengan perwakilan Kementerian Keuangan melalui Dirjen OJK, Perwakilan Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang dan Pandeglang beserta pelaku industri Pariwisata Banten agar dapat segera diimplementasikan.

“Perlu ada kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam meringankan biaya bagi pengelola hotel dan restoran yang terdampak Tsunami. Salah satu misalnya pajak daerah diliburkan dulu dari Pemda. Upaya ini akan membantu pengelola hotel. Keringanan-keringanan yang pernah dijanjikan itu bisa direalisasikan oleh pemerintah. Jadi melalui media ini kami menagih janji kami dari pemerintah. Dari hasil rakor di Marbella yang langsung dipimpin Menteri Pariwisata beserta perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM beserta Pemerintah Daerah, pemerintah sudah menjanjikan keringanan kepada pelaku industri pariwisata yang terdampak tsunami. Setelah rakor tersebut seharusnya langsung ada SK (surat keputusan), sehingga pelaksana di ujungnya tersebut dapat langsung dampaknya meringankan. Dalam rakor tersebutkan sudah dibahas adanya relaksasi pembiayaan untuk industri pariwisata yang terdampak Tsunami Banten, lalu klaim asuransi bagi tempat yang terdampak langsung bisa dipercepat. Itu kan sudah janji dalam rakor,” kata Sukarjo.

Hal senada juga diungkapkan oleh GM Hotel Jayakarta Anyer Abdul Ghafur, ia menagih janji yang telah disampaikan oleh pemerintah saat rakor di Hotel Marbella Anyer. Karena menurut Abdul Ghafur, sampai saat ini belum ada ketetapan hukum serta realisasi dari pihak pemerintah yang telah disampaikan pada rakor yang dilaksanakan pada 22 Januari 2018 lalu.

“Belum ada ketetapan Gubernur (Banten) soal rapat di hotel. Pemerintah jangan hanya menyampaikan secara lisan, tapi memang perlu ada ketetapan hukum. Kenyataannya sampai sekarang OPD masih enggan untuk melaksanakakan rapat di hotel (Kawasan Pariwisata Anyer). Kami butuhnya sekarang, bukan nanti. Sementara mereka nunggu nanti anggaran perubahan. Saya melihat komitmen pemerintah kurang dalam mendukung keberlangsungan pariwisata,” ungkap Abdul Ghafur.

Sementara itu, Tungki T. salah satu anggota PHRI Banten yang juga GM Pondok Layung mengatakan dampak dari bencana Tsunami Selat Sunda yang menghantam kawasan Pariwisata Banten tersebut sangat dirasa bukan hanya oleh industri pariwisata mulai dari Anyer sampai dengan Carita, tetapi hal tersebut berdampak untuk masyarakat sekitar kawasan pariwisata, bahkan menurut Tungki, dampak tersebut juga mempengaruhi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.

“Multiflyer efeknya itu ke masyarakat, ke industry (pariwisata), bahkan ke pendapatan asli daerah yang pasti berkurang. Efek ke masyarakat sekitar itu sangat berasa sekarang, semenjak kejadian (Tsunami Selat Sunda) tersebut luar biasa sepinya, bahkan tahun baru yang biasanya jalan menuju kawasan wisata itu dipenuhi dengan kendaraan, sampai yang berjalan kaki saja susah untuk lewat, sekarang ini sepi, sunyi sekali jalan menuju tempat pariwisata dari mulai Anyer sampai ujung Carita, ini baru kita alami selama ini. Kondisi seperti ini kan tentunya akan meningkatkan berbagai tindak kriminal,” ujar Tungki.

Saat ini, lanjut Tungki, sudah banyak karyawan yang bekerja di hotel dan restoran yang berada di kawasan Pariwisata Anyer sampai dengan Carita yang sudah tidak bekerja karena tidak adanya pemasukan yang didapat oleh pengelola pariwisata di kawasan wisata tersebut. Sehingga realisasi dan dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan sesegera mungkin.

“Sekarang sudah banyak karyawan yang di rumahkan (tidak bekerja) akibat lumpuhnya Pariwisata dari Anyer sampai Carita. Kita sebagai pengelola tidak tinggal diam, kita sudah membentuk tim recovery untuk secepat mungkin memulihkan kondisi pariwisata di Anyer. Namun kita juga butuh dukungan dari semua pihak terutama pihak pemerintah dalam merealisasikan janji yang dibahas dalam rakor dengan segera. Selain itu kami juga butuh sekali bantuan dari rekan-rekan PWI (Banten) dalam hal publikasi agar memberitakan kepada masyarakat luas bahwa kawasan wisata Anyer sudah aman,” katanya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Media Crisis Center (MCC) Firdaus yang juga Sekjen Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat mengatakan dengan adanya silaturahmi antara MCC beserta Pengurus PWI Banten dan Pengurus BPD PHRI Banten dapat menjalin sinergi dalam merecovery pemulihan Pariwisata Banten yang terdampak Tsunami Selat Sunda.

Peran masyarakat pers lanjut Firdaus sangat penting dalam membantu pemulihan Pariwisata Banten. Dalam hal ini, MCC yang dibentuk oleh PWI dan SMSI yang salah satu tujuannya adalah merecovery pemberitaan terhadap daerah yang terdampak bencana, akan membantu recovery pemulihan Pariwisata Banten melalui pemberitaan.

“Peran masyarakat pers ini sangat penting dalam membantu pemulihan pariwisata di Banten. Dengan sinergi ini, saya harap permasalahan yang ada dapat segera dicarikan solusinya. Terutama agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat memberikan respon yang cepat terhadap pemulihan Pariwisata Banten. MCC dan PWI akan konsisten dan komitmen untuk membantu pemulihan pariwisata di Banten, salah satunya melalui publikasi agar merubah pola pikir publik bahwa Pariwisata di Anyer dan Banten sudah aman,” pungkas Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat. (Red/Adi)