Soal UU MD3, Pengamat: DPR Sedang Membangun Benteng dengan Masyarakat

42 views

Ilustrasi.

SpiritNews.Co, Jakarta | Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang sudah disahkan menuai kontroversi di tengah masyarakat. Pasalnya, ada tiga pasal yang dinilai berbagai kalangan kalau itu sebagai upaya lembaga legislatif membuat benteng dengan rakyat.

Khususnya terkait Pasal 122 huruf K, dimana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan penghinaan terhadap anggota DPR dan lembaga DPR. Padahal kritikan yang dilontarkan masyarakat merupakan bentuk kontrol sosial agar wajah parlemen lebih baik ke depannya.

“Kritik itu adalah sebagai bentuk kontrol publik. Kalau itu yang terjadi anggota DPR sedang membangun benteng dengan rakyat. Harusnya dia dekat dengan rakyat sebagai wakil rakyat,” kata Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun seperti dilansir dari okezone.com, Rabu, 14 Februari 2018.

Menurutnya, kalau alasan untuk menjaga marwah DPR agar tak tercoreng, maka pasal tersebut tak usah dibuat. Sebab, kata dia, nama baik parlemen akan terjaga bila seluruh anggota mampu berkinerja dan berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat.

“Marwah itu muncul karena kinerja dan perilaku, kalau kinerja dan perilaku buruk bagaimana marwahnya baik. Jadi marwah DPR itu tergantung dari sikap dan kinerja DPR itu sendiri,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding mengatakan MKD akan mengategorikan pihak yang dianggap menghina anggota Dewan hingga bisa dipidanakan. Hal itu telah ada dalam salah satu poin dalam pasal tersebut yamg meminta MKD menyusun kode etik dan tata caranya dalam mengambil langkah hukum.

“Ada poin dalam pasal ini meminta MKD menyusun kode etik dan tata acara dalam hal pasal yang dimaksudkan tadi,” jelas Sudding.

Pasal 122 huruf k dalam revisi UU MD3 itu berbunyi:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan Bertugas:

(k) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. (okz/red)