Soal Kasus “Kardus Durian”, ICW Minta KPK Telusuri Pihak Lain

47 views

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter (tengah).

SpiritNews.Co, Jakarta | Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri adanya pihak lain yang diduga terlibat kasus dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada 2011 atau yang dikenal dengan istilah ‘kardus durian’.

“Prinsipnya, KPK harus telusuri dan jerat para pihak yang diduga terlibat dalam suatu perkara korupsi, siapa pun orangnya,” tutur anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Easter seperti dilansir dari Okezone, Selasa, 3 April 2018.

Kendati begitu, Lalola menyebut lembaga antirasuah harus tetap mempunyai dan memiliki dua bukti permulaan yang cukup dan kuat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi, termasuk kasus ‘kardus durian’ tersebut.

“KPK juga harus pastikan bahwa sudah ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang jadi tersangka,” ucap dia.

Kasus ‘kardus durian’ ini sempat menyeret nama mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PKB dan Wakil Ketua MPR.

Disisi lain, Lalola menyatakan, masyarakat memiliki hak untuk mendorong KPK menuntaskan kasus-kasus lama yang sampai saat ini belum tuntas. Akan tetapi, kata dia proses hukum harus tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku di lembaga antirasuah.

“Karena ini akan berkaitan juga dengan kredibilitas KPK ke depannya, manakala menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan tergesa-gesa,” ucapnya.

Sebelumnya, pada kasus suap DPID Kementerian Tenaga Kerja dan Tramigrasi pada tahun 2011, Cak Imin disebut-sebut akan menerima jatah uang sebesar Rp1,5 miliar yang dimasukan dalam ‘kardus durian’ itu. Namun, hal tersebut dibantah oleh Cak Imin.

Dalam kasus ini, sudah ada tiga orang yang dijatuhkan vonis bersalah karena terbukti melakukan praktik korupsi dalam kasus tersebut. Mereka adalah Sesditjen P2KT I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dadong Irbarelawan, dan kuasa direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati. (okz/red)