Soal Hemas, Oesman: Sulit Komunikasi Kalau Bukan Negarawan

237 views

Ketua DPD RI terpilih Oesma Sapta Odang

SpiritNews.Co, Jakarta | GKR Hemas menilai pemilihan Oesman Sapta Odang (OSO) menjadi Ketua DPD serta dua wakilnya tidak sah sehingga meminta Mahkamah Agung membatalkannya. Apa kata OSO soal tuntutan Hemas yang bersama Farouk Muhammad masih menyatakan sebagai Wakil Ketua DPD itu?

Penentangan Hemas tersebut muncul lantaran, dalam pemilihan Oesman, mekanisme yang digunakan masih dengan tata tertib soal pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun. Tatib tersebut sudah dibatalkan oleh MA, namun MA sendiri mengambil sumpah pemilihan Oesmam serta Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

Berbagai manuver dilakukan oleh Hemas dan Farouk, termasuk fasilitas sebagai pimpinan DPD yang belum diserahkan. Oesman tak mau menanggapi lebih jauh.

“Itu urusan dia, tapi saya sudah masuk kantor tadi,” ucap Oesman di gedung DPR/MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 April 2017.

Pria yang masih merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua MPR ini pesimistis bisa mencapai kata sepakat dengan Hemas dan kubunya. Oesman yakin akan sulit melakukan komunikasi untuk menyamakan persepsi.

“Itu sebetulnya kalau negarawan sangat mudah menyentuhnya, tapi kalau bukan negarawan sulit untuk komunikasi,” ujarnya.

MA sendiri mendapat banyak kritik karena mengambil sumpah Oesman dan dua pimpinan DPD baru lantaran dinilai bertentangan dengan putusan sendiri soal pembatalan tatib pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD itu.

Saat dimintai konfirmasi mengenai hal tersebut, Oesman yakin MA punya pertimbangan tersendiri. Dia juga meminta semua pihak tidak mengintervensi langkah yang telah dilakukan MA dengan melakukan sumpah jabatan terhadap dirinya.

“MA pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang lebih tinggi karena keputusan yang diputuskan hakim itu kan biasanya tidak diintervensi oleh pimpinan MA, ya kan. Jadi kalau umpama MA tidak mengambil langkah-langkah yang menyelamatkan MA itu sendiri ya itu haknya,” ucap Oesman.

“Jangan kita juga terus intervensi MA, jadi jangan bilang MA nggak ngeri hukumlah, MA lari dari ini, ini apa?” ujar Ketum Hanura itu.

Sementara itu, Darmayanti menyebut pemilihannya menjadi Wakil Ketua DPD telah dilakukan secara demokratis. Mulai dari pemilihan per wilayah hingga naik ke nasional.

“Pak OSO terpilih aklamasi, prosedurnya Ibu ikuti, menurut tatib. Masalah MA, kalau memang dianggap salah ya dipatuhi secara hukum dan harus jadi keputusan bersama di paripurna,” tutur Darmayanti di lokasi yang sama.

Mengenai pengambilan sumpah dirinya oleh MA, Darmayanti mengaku tak banyak mengerti karena yang mengurus adalah pihak Setjen DPD. Darmayanti menyebut dia hanya khawatir akan ada kekosongan pimpinan apabila tak ada pemilihan pimpinan. Dia merujuk ini pada tatib yang telah dibatalkan oleh MA.

“Saya yakinkan diri saya, saya sudah disumpah, mana tahu, pusing juga akhirnya kalau kita nggak kerja. Kalau mereka (Hemas cs) mau proses, itu hak dia. Kayak mana ya ikuti aja, saya naik terhormat turun juga harus terhormat. Ibu patuh hukum,” ucap dia.

“Dinilai ilegal itu haknya, yang mau ditempuh silakan, Ibu ikuti aja. Yang penting DPD tidak boleh ada kekosongan pimpinan. MA dia yang keluarkan putusan, dia yang perbaiki,” kata Darmayanti.

Sebelumnya Hemas meminta MA menjelaskan alasan mengambil sumpah Oesman, Nono, dan Darmayanti meski bertentangan dengan putusannya. Dia menyebut pemilihan pimpinan baru di DPD sebagai suatu hal yang ilegal.

“Apa pun yang dilakukan kemarin sebetulnya tidak sah, itu saja. Kami minta dengan segera MA untuk membatalkan tindakan pengambilan sumpah tersebut,” kata Hemas di rumah dinasnya, Rabu, 5 April 2017. (red)