Sebelum Bebas Bersyarat, Nazaruddin Diminta Asimilasi Kerja Sosial di Pesantren

41 views

SpiritNews.Co, Jakarta | Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen pas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) telah menggelar sidang membahas asimilasi, dan pembebasan bersyarat untuk mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

Hasil sidang TPP itupun telah dilayangkan ke KPK melalui sepucuk surat. Setidaknya ada dua usulan dari hasil sidang TPP itu, yakni permintaan asimilasi kerja sosial di Pondok Pesantren di Jawa Barat setelah itu pembebasan bersyarat terhadap Nazaruddin.

“Informasi yang kami dapatkan sudah dicantumkan lokasi asimilasi kerja sosial berdasarkan TPP pusat di sebuah pondok pesantren (ponpes) di Bandung. Jadi Ponpes Bandung dicantumkan lokasi asimilasi sosialnya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah seperti dilansir dari okezone.com, Rabu, 7 Februari 2018.

Dengan adanya usulan tersebut, Febri menyampaikan tidak mau terburu-buru mengeluarkan rekomendasi. Pasalnya, menurut Febri, hal tersebut harus dikordinasikan dan dipelajari oleh seluruh internal KPK yang terkait.

“Tentu kami perlu koordinasi dan pelajari internal dulu oleh JPU, penyidik, jaksa eksekusi dan termasuk biro hukum. Setelah itu baru bisa respon surat tersebut dan sampaikan ke Kemenkum HAM,” papar Febri.

Selain itu, Febri menekankan, lembaga antirasuah harus memperhatikan secara seksama terkait dengan dua perkara yang menjerat Nazaruddin. Selain itu, kata Febri apakah memang asimilasi dan bebas bersyarat itu sudah memenuhi aturan yang ada.

“Kami harus lihat Apakah syarat 2/3 sudah terpenuhi tentu perlu dikoordinasikan lebih lanjut dan kami perlu pertimbangkan juga kontribusi yang pernah disampaikan Nazar terkait kasus yang lain itu masih dalam proses,” tuturnya.

Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, sebelumnya mengusulkan pemberian bebas bersyarat kepada Muhammad Nazaruddin. Dia dinilai telah menjalani 2/3 masa hukuman pidananya terhitung sejak pertengahan Desember 2017.

Nazaruddin sebenarnya bisa menghirup udara bebas sekitar tahun 2020, bila pembebasan bersyaratnya diterima. Sementara, waktu bebas sebenarnya baru pada 31 Oktober 2023.

Nazaruddin sendiri sebelumnya divonis pidana penjara terkait dua kasus korupsi berbeda. Dua perkara tersebut yakni suap proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian, Nazaruddin juga divonis karena terbukti menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah (PT DGI)‎. (okz/red)