Ratusan Aktivis Banten Tagih Janji Kampanye WH – Andika

8 views

Kota Serang | Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Barudak Aktivis Banten (ABAB) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Banten. Curug, Kota Serang, Rabu (3/10/2018).

Selain bentuk refleksi menjelang HUT Ke 18 Provinsi Banten, massa yang tergabung dari 20 Ormas dan LSM itu menagih janji kepada pemerintah Provinsi Banten atas kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2017 – 2022, Wahidin Halim – Andhika Hazrumy.

Disampaikan Febby Maulana S, koordinator lapangan kegiatan tersebut mengatakan, bahwa capaian kepemimpinan WH – Andhika berputar tak sesuai dengan janji politik yang disampaikan saat kampanye  saat sebelum terpilih.

“Sudah proses berjalan 1 tahun 4 bulan memimpin, namun masyarakat Banten belum bisa merasakan sesuai dengan harapan mereka,” ucapnya.

Lanjut Febby, kini giliran masyarakat bawah DPRD Banten agar segera merespon kinerja pemerintah. “Agar masyarakat Banten tidak selalu dibingungkan dengan pernyataan-ekspresi yang bertolak dengan fakta,” ujarnya.

Massa Aliansi secara khusus memperkuat DPRD Provinsi Banten untuk melakukan interpelasi terhadap visi-misi, kinerja dan perilaku Gubernur dan Wakil Gubernur Banten antara lain yakni,  pengobatan gratis hanya menggunakan KTP, pendidikan gratis,  pelaksanaan PPDB online, eformasi birokrasi, inerja Pemprov Banten, sikap kepemimpinan daerah yg jadi sorotan masyarakat.

Febi Maulana, kordinator lapangan merinci, beberapa janji kampanye WH-Andika yang hingga saat ini belum diwujudkan yakni soal pengobatan gratis pakai KTP.

“Pengobatan gratis pake KTP yang dinanti masyarakat Banten hanya janji palsu,” kata Febi.

Selain itu pendidikan gratis yang sudah berjalan di Provinsi Banten hanya untuk sebagian masyarakat Banten saja, karena sekitar 40 persen siswa miskin tidak bisa bersekolah di SMA/SMK negeri.

“Gratis bagi yang mampu bayar, tapi bayar bagi siswa miskin,” ujarnya.

Selain itu, masa aksi menggangap banyak persoalan yang belum terselesaikan oleh Gubernur dan Wakli Gubernur Banten.

Tak lama Asep Rahmatullah, Ketua DPRD Banten pun akhirnya mau menemui massa yang mulai memanas dan mempersilahkan untuk memasuki ruangannya.

Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah sepakat dengan desakan kawan-kawan untuk melakukan interpelasi. Ketua berjanji akan membawa petisi  ke rapat pimpinan.

“Menunggu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2019 dulu. Apakah dalam KUA atau sering disebut postur APBD sudah menampung apa yg didesakan kawan-kawan atau tidak,  jika tidak, maka interpelasi merupakan salah satu alternative,” ucapnya.

Sementara, Erwin Teguh selaku koordinator aksi mengatakan bahwa dia akan mengawal dan terus memastikan agar bisa diperbaiki.

“Dan jika memang aspirasi dari kawan – kawan lembaga tidak tanggapi maka kita akan membawa masa yang lebih besar,” lantangnya.  (Dewi)