Presidential Threshold Tak Berlandaskan Putusan MK

245 views

Ilustrasi

SpiritNews.Co, Jakarta | Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara perihal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) untuk Pemilu Serentak 2019. Ia sepakat agar presidential threshold memakai angka 20 persen jumlah kursi parpol atau gabungan parpol di DPR atau 25 persen perolehan suara sah.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan statement Presiden Jokowi tersebut tidak berlandaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di mana jelas dinyatakan Pemilu 2019 digelar serentak. Sehingga menjadikan hasil pemilu sebelumnya sebagai rujukan tidak relevan lagi dengan mekanisme pemilu serentak.

“Saya kira statement Pak Jokowi itu tidak berlandaskan putusan MK yang ada,” kata Nanto, Minggu, 18 Juni 2017.

Komposisi pemilu serentak berdasarkan putusan MK menurutnya jelas tidak pas menggunakan konsep presidential threshold. Selain itu, putusan MK itu memberikan sisi positif di mana akan melahirkan aktor-aktor baru yang akan memberikan warna pada helatan pemilu presiden nantinya.

“Yang jelas menurut kami JPPR, bahwa presidential threshold seharusnya tidak berlaku dengan komposisi Pemilu Serentak. Jadi Pak Presiden tidak berlandaskan ini semua yang penting tetap 20 persen padahal melihat kondisi dengan sudah ada putusan MK dan keserentakan ini (pemilu) tidak dijadikan bagian dalam mengeluarkan statement itu,” tukasnya. (red)