Polisi Larang Warga Ikut Demo Rohingya di Candi Borobudur

125 views

Ilustrasi Candi Borobudur.

SpiritNews.Co, Karanganyar | Kepala Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar,Jawa Tengah, AKBP Ade Safri Simanjuntak, mengaku belum menemukan adanya elemen masyarakat di kabupaten di Lerang Gunung Lawu yang dikabarkan akan bergabung ikut aksi kasus Rohingya yang akan digelar di Candi Borobudur.

Ade menuturkan, meski belum ada laporan dari anggotanya menyangkut kemungkinan adanya mobilisasi massa elemen masyarakat ke Magelang. Namun Ade melarang keras masyarakat Karanganyar ikut-ikutan menggelar demo di Candi Borobudur.

“Kami melarang keras warga Karanganyar ikut bergabung dalam aksi demo di Candi Borobudur. Dan kami pun siap melakukan pencegahan agar tak ikut dalam aksi demo tersebut,”terang Ade usai acara Deklarasi Bersama Umat Beragama di Polres Karanganyar di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa, 5 September 2017.

Untuk mencegah agar tak ada yang ikut berangkat ke Candi Borobudur, Polres, ungkap Ade, akan melakukan razia atau blokade pada titik-titik rute atau jalur yang akan dilewati para peserta aksi.

Razia dilakukan secara sistematis di berbagai titik yang hendak dijadikan transit keberangkatan peserta.

“Intelejen Polres Karanganyar terus bergerak guna mendeteksi lebih lanjut, terutama pada H-2 atau H-1 aksi,” paparnya.

Upaya pelarangan itu menurut Ade didasarkan pada Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 perihal tentang aksi demo yang mana pada Pasal 19 Ayat 2.

Dimana dalam pasal tersebut sudah sangat jelas tidak boleh dilakukan di tempat ibadah dan tempat-tempat yang tergolong sebagai obyek vital nasional yang merupakan aset negara.

Dengan begitu, lanjutnya, pelarangan aksi tersebut bukan dilakukan atas keinginan dari Polres Karanganyar. Melainkan sebagai upaya pencegahan dini agar tidak terjadi pelanggaran hukum oleh warga Karanganyar.

Mengingat aksi itu digelar di Candi Borobudur yang notabene sebagai obyek vital nasional.

“Ingat, ini bukan Polri yang melarang. Tetapi semua ini dilakukan dalam rangka upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Dan itu sudah diatur tegas dalam Undang-Undang,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Walubi Karanganyar Suparman mengatakan apa yang terjadi di Myanmar bukan dipicu karena faktor agama. Tapi konflik itu terjadi karena di picu adanya kesenjangan sosial. (red)