Pimpin Sidang Praperadilan Novanto, Ketua PN Jaksel Tunjuk Hakim Kusno

124 views

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto.

SpiritNews.Co, Jakarta | Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunjuk Hakim Kusno menjadi Hakim Tunggal dalam Sidang Praperadilan yang diajukan Setya Novanto.

Kusno saat ini menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Selatan.

“Benar, hakim Kusno,” ujar Kepala Hubungan Masyarakat PN Jaksel Made Sutisna saat dikonfirmasi, Selasa, 28 November 2017.

Rencananya, sidang perdana praperadilan akan digelar pada 30 November 2017.

Sebelumnya, hakim Kusno pernah menangani praperadilan yang diajukan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh.

Irfan mengajukan Praperadilan atas penetapan dia sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembelian heli Agustawestland (AW) 101.

Dalam putusan, Kusno menolak praperadilan yang diajukan pemohon.

Namun, ada yang menarik dalam persidangan. Kusno sempat berpendapat bahwa waktu penetapan tersangka tidak soal di awal, di tengah, atau di akhir penyidikan.

Waktu penetapan tersangka pernah dipersoalkan Hakim Cepi Iskandar saat memimpin sidang Praperadilan yang diajukan Novanto pada September 2017 lalu.

Saat itu, Cepi menilai penetapan tersangka harus di akhir penyidikan, bukan di awal seperti yang dilakukan KPK.

Catatan ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan KPK untuk berhati-hati dalam menghadapi praperadilan yang diajukan Setya Novanto.

ICW menyoroti rekam jejak hakim tunggal Kusno yang akan mengadili praperadilan itu.

“Kami berpandangan bahwa dari sekian banyak rekam jejak yang dimiliki oleh bersangkutan, minim sekali keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi,” kata aktivis ICW Lalola Ester.

Menurut catatan ICW, Hakim Kusno pernah membebaskan empat terdakwa korupsi saat menjabat Hakim di Pengadilan Negeri Pontianak.

Kusno juga pernah memberikan vonis ringan 1 tahun penjara kepada Zulfadhli, anggota DPR RI dalam perkara korupsi dana bantuan sosial Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2006-2008 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 15 miliar.

 

(red)