Penyuluhan Hukum, Pemkot Cilegon Libatkan TP4D

11 views

Cilegon | Penyuluhan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan hukum serta memahami antara hak dan kewajiban. Demikian yang disampaikan oleh Plt Walikota Cilegon pada acara penyuluhan Hukum bagi aparatur pemerintah Kota Cilegon, acara tersebut dilaksanakan di Aula Inspektorat Kota Cilegon, Rabu (03/10).

Plt. Walikota Cilegon dalam sambutannya mengatakan ASN merupakan Profesi yang menuntut integritas dan bersih dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam memberikan pelayanan publik. “Agar terwujudnya profil ASN yang bersih dari KKN dan menunjukan profesi yang berintegritas maka perlu melalui proses yang simultan dan berkelanjutan salah satunya, dalam membentuk kegiatan penyuluhan hukum bagi ASN,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Edi juga menjelaskan materi-materi penyuluhan hukum ini menitik beratkan pada mekanisme kerja teknis dan administrasi Tim Pengawal pengaman pemerintahan dan pembangunan (TP4D) dalam implementasikan mengevaluasi pelaksanaan tugas TP4D. “ Dalam acara ini, akan membahas mekanisme kerja teknis dan administrasi TP4D yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan perbaikan dan saran agar lebih baik lagi, dimulai dari awal perencanaan sampai dengan pasca pelaksanaan,” terangnya.

Selain itu, Edi juga berharap penyuluhan hukum bagi ASN di lingkungan pemkot Cilegon dapat menjadi aparatur yang memiliki integritas dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penggerak pembangunan dan pelayanan publik. “Saya harap penyuluhan hukum bagi ASN ini dapat meningkatkan pengetahuan hukum, sehingga lebih memahami dan menghayati antara hak dan kewajibannya untuk menjadi penggerak pembangunan dalm rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Cilegon berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon Andi Mirnawati dalam sambutannya mengatakan adanya kegiatan TP4D ini diupayakan untuk memberikan pendampingan hukum serta berkoordinasi dengan instansi terkait juga intern pemerintah atau inspektorat untuk mengevaluasi setiap OPD yang pekerjaan pembangunannya difasilitasi oleh TP4D ini. “Tugas kami agar dapat mengawal serta bekerjasama dengan semua pembangunan yang dikerjakan setiap OPD untuk memastikan semua pekerjaan sesuai dengan target dan melindungi dari adanya kerugian negara,” ujarnya. (Red)