Penggunaan Senpi Polri, Ini Tiga Catatan Kompolnas

228 views

SpiritNews.Co, Jakarta | Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengeluarkan tiga catatan terkait penggunaan senjata api di lingkungan Polri.

Sebagaimana yang diketahui, baru-baru ini terjadi peristiwa nahas di mana anggota Polres Lubuklinggau, Brigadir K, memberondong tembakan terhadap mobil yang menerobos razia. Akibatnya, dua orang tewas dalam kejadian itu.

Belum sembuh luka di Lubuklinggau, terjadi lagi peristiwa salah tembak oleh anggota Polri di Bengkulu terhadap anak kandungnya sendiri. Komisioner Kompolnas, Irjen (Purn) Bekto Suprapto mengatakan tiga masalah yang harus diselesaikan oleh Polri adalah sosialisasi aturan, latihan menembak kepada anggota, dan ketersediaan amunisi peluru.

Untuk masalah aturan, kata Bekto, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Hukum Kepolisian itu merupakan aturan yang sudah bersumber pada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (HAM) PBB bagi penegakan hukum.

“Masalahnya adalah banyak di antara anggota yang belum tahu aturan itu. Anggota masih banyak yang berpikir menggunakan senjata seperti yang dia pikirkan berdasarkan mitos. Ini masalah,” papar Bekto di acara Dialog Polri dan Sindotrijaya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 27 April 2017.

Masalah yang kedua, lanjut Bekto, adalah minimnya kesempatan anggota untuk latihan menembak. Saat peristiwa di Lubuklinggau terjadi, Kompolnas mengirimkan anggota untuk melakukan investigasi.

“Di dalam catatan Polres Lubuklinggau latihan menembak terakhir tahun 2008. Kemudian Brigadir K yang melakukan penembakan, dia melakukan latihan menembak dengan senjata yang sama terakhir itu tahun 2008 pada saat dia sekolah. Ini masalah latihan. Polres-polres lain kurang lebih mengalami hal yang sama,” paparnya.

Masalah yang ketiga, kata Bekto, ketersediaan peluru yang terbatas. Sehingga ini berimplikasi kepada semakin minimnya kesempatan latihan menembak. “Ini adalah masalah dan harus dievaluasi,” katanya.

Idealnya, khusus untuk latihan menembak, menurut Kompolnas, harus dilakukan tiga bulan sekali kepada anggota kepolisian. Di Indonesia yang dilatih hanya bagaimana cara menembak, tidak kapan harusnya menembak.

“Jadi memang dilatih hanya bagaimana cara menembak atau how to should. Kurang mendapat porsi belajar kapan harus menembak. Dalam kondisi apa harus menembak. Dalam aturannya jelas ada tiga hal yakni senjata harus legal, kedua keperluannya seperti apa, dan ketiga proporsionalitas,” tukasnya. (red)