Pengesahan Raperda, Pemko Harus Tindaklanjuti Rekomendasi Ulang

42 views

SpiritNews.Co, Solok | Setiap pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), DPRD selalu melahirkan berbagai rekomendasi.

Namun sangat disayangkan, mayoritas dari rekomendasi itu tak pernah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Akibatnya setiap pengesahan Perda selalu muncul rekomendasi berulang.

Rekomendasi-rekomendasi itu tujuannya hanya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan mengayomi kepentingan masyarakat dan tak ada niat sedikitpun untuk menggurui pemerintah daerah. Sebagian besar rekomendasi yang dilahirkan dewan dianggap tak penting oleh pemerintah dan cendrung diabaikan.

“Sementara disisi lain,anggota dewan selalu didesak masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Hal ini menyebabkan setiap pembahasan selalu muncul rekomendasi berulang,” kata Ketua DPRD Kota Solok, Yutris Can, di Gedung DPRD Kota Solok, Kamis, 8 Februari 2018.

Ketua DPD Golkar ini mencontohkan, rekomendasi tentang pemerataan guru dan tenaga medis, pendataan ulang keluarga miskin dan pendataan BPJS PBI selalu muncul setiap pembahasan. Begitu juga dengan rekomendasi inventarisasi dan pembinaan berkelanjutan terhadap kelompok-kelompok masyarakat penerima bantuan.

Rekomendasi berulang ini, kata Yutris Can, mesti dipertanyakan dimanakah titik persoalannya, sehingga rekomendasi itu selalu muncul setiap tahun.

Apakah memang Pemko Solok tak pernah menindak lanjuti rekomendasi itu, atau memang karena DPRD mengajukan rekomendasi asal jadi, sehingga tidak qualified untuk ditindaklanjuti.

Kalau faktanya memang karena rekomendasi tak qualified, berarti SDM anggota dewan sangat rendah dan perlu untuk ditingkatkan. Begitupun sebaliknya, kalau rekomendasi itu sudah ditindak lanjuti tetapi belum tuntas, maka perlu dievaluasi dimana kendalanya.

“Kalau memang ada kendala, jangan dibiarkan berlarut larut, karena akan merugikan masyarakat. Ada baiknya kita duduk semeja untuk mencarikan solusi terbaik,” pinta Yutris Can.

Yutris Can yakin dan percaya, tak ada niat Pemko Solok untuk melecehkan dewan dengan cara mengabaikan rekomendasi yang dilahirkan dewan. DPRD pun sangat percaya belum ditindak lanjutinya sebagian besar rekomendasi itu hanya karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun demikian Ia masih berharap Pemko Solok untuk menindak lanjuti rekomendasi berulang itu sebagai prioritas.

Dikatakannya, rekomendasi yang dilahirkan dewan pada umumnya telah melalui kajian yang matang sesuai dengan tingkat kemampuan SDM anggota DPRD. Tidak ada rekomendasi yang dibuat secara tergesa-gesa dan asal jadi.

Berdasarkan itu, DPRD mengharapkan Pemko Solok untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi berulang yang dihasilkan selama pembahasan sebelum ini, termasuk selama pembahasan APBD Kota Solok tahun 2018. (eyn)