Pengakuan Konstitusional Para Penghayat Kepercayaan

203 views

Suasana sidang gugatan di MK.

SpiritNews.Co, Jakarta | Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi bersyukur atas dikabulkannya permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Sukka, permohonan yang diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim ini merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia.

Ini adalah sebuah tonggak sejarah dimana pada dasarnya martabat dari pada penganut agama leluhur, yakni masyarakat adat itu diterima dan dalam pengertian yang sangat mendasar martabat mereka dipulihkan,” kata Rukka kepada wartawan, Kamis, 9 November 2017.

Rukka juga mengimbau kepada komponen masyarakat untuk menghilangkan dikriminasi sosial yang kerap dialami masyarakat adat atau penganut kepercayaan.

“Sebelumnya segala bentuk diskriminasi sosial maupun diskriminasi terhadap layanan pulik kepada penganut kepercayaan leluhur itu sudah harus dihilangkan,” imbuhnya.

Selama ini, tambah dia, masyarakat adat yang menganut kepercayaan leluhur itu tidak mendapat KTP. Maka itu secara otomatis haknya sebagai warga negara Indonesia terpasung oleh aturan.

“Secara demokrasi, dia tidak punya hak pilih dalam pemilu, hak sipil yang lain sebagai warga negara ketika menikah tidak dicatatkan, anak-anak yang lahir kemudian tidak punya akta lahir artinya memang tidak pernah dianggap sebagai warga yang sah dari indonesia,” ungkapnya.

“Mau sekolah susah, mau cari kerja susah, sementara sekolah adalah jendela dunia. Jadi bentuk diskriminasi seperti itu harus berhenti sejak putusan MK itu,” pungkasnya.

 

(red)

Penghayat Kepercayaan