Ngadu ke Walikota Tak Direspon, PKL di Kota Solok “Ngadu” ke DPRD

182 views

SpiritNews.Co, Solok | Pemerintah Kota (Pemko) Solok melalui Dinas Pengelolaan Pasar Kota Solok mengeluarkan kebijak yang mewajibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk membawa barang daganganya pulang usai berjualan, memicu protes. Pasalnya kebijakan tersebut dinilai cukup memberatkan para PKL.

Pengurus Ikatan Pedagang Kaki Lima (IPKL) Pasar Raya Solok meminta hearing dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok, untuk mengadu terkait kebijakan tersebut.

Ketua IKPL, Noveris mengatakan, hal tersebut berawal dari rapat bersama antara perwakilan PKL dengan pihak Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM yang turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pengelolaan pasar. Rapat tersebut menghasilkan keputusan membawa pulang barang dagangan usai berjualan.

“Kami para PKL diinstruksikan untuk membawa barang dangangan pulang usai berjualan. Keputusan itu dari hasil rapat. Tentunya hal ini akan menambah biaya pengeluaran dan memberatkan kami para pedagang kecil,” kata Noveris.

Bahkan pihaknya juga telah mengadu kepada Walikota Solok, karena kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada PKL dan masyarakat kecil dan meminta tenggat waktu serta jalan keluar dari persoalan itu. Namun tidak ada respon dan kejelasan dari Walikota Solok.

“Dapat dibayangkan, berapa ongkos yang mesti dikeluarkan pedagang, baik untuk transportasi bolak balik. Selain itu, ribetnya mengepak barang dagangan juga melelahkan,” keluh Veris.

Ditambah, kata Veri, akhir-akhir ini penghasilan para PKL semakin tidak menentu, karena sepinya aktivitas jual beli di Pasar Raya Solok. Kebijakan yang menyulitkan PKL ini semakin menambah beban PKL dalam mencari nafkah keluarga.

“Kepada siapa lagi kami akan mengadu. Walikota yang telah kami pilih dan percaya sudah tidak lagi menanggapi nasib masyarakat,” kata Noveris.

Veris mengatakan, kini pihaknya telah melayangkan surat untuk hearing dengan pihak legislatit. Hal tersebut sebagai jalan terakhir mereka, karena sudah tidak tahu lagi harus mengadu ke siapa.

“Hingga kini kita masih menunggu surat balasan dari DPRD untuk memecah persoalan para pedagang ini,” tutup Veris.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Irman Yefri Adang mengatakan, pihaknya harus segera mengadakan pertemuan dengan Komisi III di DPRD Kota Solok.

“Untuk persoalan tersebut saya belum berbicara banyak. Saya akan segera membicarakanya dengan kawan-kawan di Komisi III DPRD Kota Solok yang mengurusi kesejahteraan rakyat,” kata Irman. (EYN)