MA: Buronan Dilarang Ajukan Praperadilan

50 views

Gedung Mahkamah Agung (MA).

SpiritNews.Co, Jakarta | Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Surat Edaran tertanggal 23 Maret 2018 tersebut ditandatangani Ketua MA, Muhammad Hatta Ali dan ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi serta ketua pengadilan negeri yang ada di seluruh Indonesia.

“Iya benar (surat edaran) tersebut. Jadi terdakwa yang dalam status DPO tidak diperkenankan untuk maju praperadilan. Kalau dia mau gunakan upaya hukum, ya jangan lari,” ujar Juru Bicara MA, Suhadi, seperti dilansir dari Okezone, Minggu, 1 April 2018.

Larangan itu dikeluarkan dalam rangka menyikapi kecenderungan permohonan praperadilan yang diajukan tersangka dalam status DPO, akan tetapi hal tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(Surat Edaran MA. Foto: Ist)

Maka, untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka yang masuk dalam DPO, MA memberikan beberapa petunjuk yang mesti diikuti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia.

“Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan,” demikian bunyi Surat Edaran MA.

Selain itu, MA menyebutkan jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan praperadilan tidak dapat diterima.

“Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum,” demikian isi surat tersebut.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2018 itu juga ditembuskan kepada Wakil Ketua MA Bidang Yudisial; para Ketua Kamar MA; para Hakim Agung MA; para Hakim AD Hoc pada MA; Panitera MA; dan para Panitera Muda MA. (okz/red)