KPU Buka Data Caleg Setelah Pengumuman DCS

50 views

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra usai Sosialisasi Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada Pemilu 2019 di KPU Pusat, Jakarta, Rabu, 18 April 2018.

SpiritNews.Co, Jakarta | Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan proses verifikasi atas calon anggota legislatif (caleg) yang merupakan mantan napi korupsi, kasus narkoba, dan kasus pelecehan seksual pada anak. Berkas calon yang terindikasi mantan napi akan dikembalikan oleh KPU kepada parpol untuk diperbaiki.

Hari ini, pukul 00.00 WIB, merupakan batas akhir pengumpulan perbaikan oleh parpol. Setelah itu, KPU akan menyusun dan mengumumkan daftar calon sementara (DCS) kepada publik, pada 8-12 Agustus 2018.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan pihaknya akan membuka data tersebut setelah pengumuman DCS. Begitu pula dengan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang juga akan dibuka. Baru pada saat itulah, masyarakat memiliki akses sehingga dapat memberi masukan terkait keterlibatan caleg dengan ketiga kasus pidana tersebut. Rentang waktu yang diberikan untuk pemberian masukan pada 12-21 Agustus 2018.

“Nanti di DCS ada masukan-masukan dari masyarakat dan (jika) bisa kita tindak dengan surat putusan, ya bisa kita coret lagi (nama calon itu),” kata Ilham seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa, 31 Juli 2018.

Selanjutnya, jika ada masukan atau tanggapan, KPU akan mengklarifikasi dengan parpol pada 22-28 Agustus 2018. Kemudian, parpol akan menjawabnya di 29-31 Agustus 2018.

Sebelumnya, KPU mengatakan memang mengharapkan masukan dari masyarakat. Banyaknya caleg serta belum tersedianya sistem untuk menyisir hal tersebut membuat proses verifikasi rentan “kecolongan”.

KPU sebenarnya telah meminta daftar nama-nama napi ketiga kasus kepada Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, sampai saat ini belum ada balasan dari kedua lembaga tersebut.

Oleh sebab itu, KPU menggunakan salah satu syarat pendaftaran caleg untuk melakukan verifikasi, yaitu surat keterangan tidak pernah dihukum bagi caleg yang dikeluarkan pengadilan. Mereka mengecek satu per satu surat yang dikumpulkan. (kpc/red)