KPK Temukan Uang Rp3 Miliar di Rumah Bupati Klaten

253 views

SpiritNews.Co, Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi terkait kasus suap penempatan pejabat daerah di Kabupaten Klaten. Dalam kasus ini, Bupati Klaten Sri Hartini ditangkap dalam operasi tangkap tangan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pada Minggu (1/1/2017) penyidik KPK menggeledah rumah dinas Bupati Klaten Sri Hartini. Penyidik KPK menemukan sejumlah dokumen dan uang.

“Di kamar yang diduga kamar anak Bupati di lemari temukan Rp 3 miliar. Yang kedua di lemari Bupati sekitar Rp 200 juta,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/1/2017).

Selain di rumah dinas Bupati Sri Hartini, penyidik KPK juga menggeledah dua lokasi lainnya, yaitu rumah pribadi Sri Hartini dan rumah saksi. Namun, Febri tidak menjelaskan siapa saksi yang dimaksud.

Febri menuturkan, pada Senin (2/1/2017), penyidik KPK menggeledah tiga lokasi lainnya yakni kantor Bupati Klaten, kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan kantor Inspektorat Pemkab Klaten.

“Uang yang ditemukan saat penggeledahan lebih banyak daripada yang ditemukan pada saat operasi tangkap tangan,” ujar Febri.

Untuk diketahui, saat operasi tangkap tangan pada Jumat (30/12/2016) lalu, KPK menemukan uang Rp 2,080 miliar, 5.700 dollar AS, dan 2.035 dollar Singapura yang dibungkus dalam kardus.

Sri tertangkap tangan bersama tujuh orang lainnya. Dari delapan orang yang ditangkap, KPK hanya menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Sri dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Suramlan.

Sementara itu, enam orang lainnya dilepaskan usai diperiksa selama 1 x 24 jam. Keenam orang itu terdiri dari tiga pegawai negeri sipil, yaitu Nina Puspitarini, Bambang Teguh, dan Slamet, dan tiga swasta bernama Panca Wardhana, Sukarno, dan Sunarso.

Penyuapan tersebut berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan dalam pengisian perangkat daerah di Kabupaten Klaten.

Atas perbuatannya, Sri dikenakan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara Suramlan sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (red)