KPK Ingatkan Kepala Daerah di Banten Agar Tak Jual Beli Jabatan

454 views

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata

SpiritNews.Co, Serang | Adanya isu jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, membuat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata angkat bicara.

Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Provinsi Banten Tahun 2017 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (24/1/2017).

Alexander mengatakan, bahwa rekrutmen pegawai yang bermasalah (jual beli jabatan) menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi oleh pejabat sekelas kepala dinas.

Hal itu terjadi, lantaran si pejabat secara sengaja dan berani merogoh kocek hingga puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

“Rekrutmen pengisian pegawai langkah awal mencegah tindak pidana korupsi. Bisa dibayangkan Kepala Dinas yang membayar sampai ratusan juta (untuk memperoleh jabatan),” katanya.

Jika hal tersebut dibiarkan, lanjutnya, maka akan merusak mental dari para pejabat dilingkungan provinsi banten. Karena bagi para pejabat yang melakukan dan berhasil menduduki jabatannya dengan cara membeli itu, secara otomatis akan berusaha untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya.

“Apa yang terjadi, pasti dia akan berpikir cara mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan,” ujarnya.

Bahkan demi menduduki posisi strategis, mental yang dipakai oleh oknum pejabat yang terbiasa dalam membeli jabatan tersebut rela mencari pinjaman hutang untuk dapat membeli jabatan yang diinginkan.

“Apalagi uang tersebut dari utang, dia (Kepala Dinas) akan berpikir untuk mengambalikan (piutang),” tegasnya.

Alexander juga menyebut jika terjadi jual beli jabatan, maka akan terjadi lingkaran setan yang tidak putus-putus dalam mengelola pemerintahan. “Ini saya kira bisa juga terjadi di tingkat pejabat tataran bawah (Eselon III dan IV),” tandasnya.

Menanggapi pelantikan pejabat eaelon II dan III di lingkungan Pemprov Banten kemarin, Alexander berharap pelantikan pegawai didasarkan pada profesionalisme pegawai, bukan karena ada jual beli jabatan apalagi ada janji upeti.

“Pertimbangannya hanya profesionalisme tidak ada unsur lain karena layak dan pantas saja. Tidak ada lagi hutang budi untuk membayar pimpinan atau pejabat yang mempromosikan bapak/ibu semua,” tegasnya.

Dirinya juga menuturkan bahwa menduduki posisi jabatan tanpa unsur jual beli atau hutang budi tersebut, lebih meringankan beban si pejabat.

“Sangat enak kerja tanpa ada rasa hutang budi. Kita menduduki jabatan bukan karena hadiah,” pungkasnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Nata Irawan memastikan tidak ada jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang baru dilantik sesuia dengan SOTK yang baru ini.

Bahkan, Nata menegaskan, jika ada yang terbukti bahwa jabatan seseorang diraih dari jual beli, pihaknya akan memberhentikan pejabat tersebut.

“Sama sekali tidak ada. Kalau ada, anda kasih tahu saya, kita buktikan secara hukum dan akan saya berhentikan. Ini statemen saya,” kata Nata setelah melantik Pejabat Eselon II dan III di Pendopo Gubernur Banten, Senin (23/1/2016) petang.

Nata mengatakan, setelah melalui proses evaluasi dari Kemendagri, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah terbentuk saat ini telah diisi oleh para pejabat yang telah dipilih berdasarkan proses badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan provins banten.

“Tentu ini dengan mempertimbangkan kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas dan kinerja yang dimiliki,” katanya.

Nata juga menegaskan, dalam memutuskan jabatan, pihaknya tidak seorang diri, melainkan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Banten dan melalui verifikasi dan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.

“Dalam Birokrasi, tidak ada ruang untuk tawar menawar. Saya ulangi lagi, saya menempatkan orang berdasarkan kompetensi dan kinerjanya,” tegasnya. (wi/red)