Kemendagri Coret Usulan Anggaran Kunker DPRD Banten

117 views

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina.

SpiritNews.Co, Serang | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret atau mengevaluasi atas usulan anggaran perjalanan ke luar negeri untuk DPRD Banten yang mana tercantum dalam APBD Banten 2018 sekitar Rp 15,5 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Hudaya Latuconsina mengatakan, hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD Banten 2018 masih belum final karena memang masih ada beberapa item anggaran yang saat ini masih perlu diperbaiki. Paling lambat evaluasi tersebut akan selesai pada 28 desember 2017 mendatang.

Paling krusial itu merupakan pejalanan ke luar negeri nilainya Rp 15,5 miliar, karena untuk Provinsi Banten belum ada kerja sama di luar negeri manapun. Sehingga mau ke mana perjalanan luar negeri itu juga masih belum jelas,” kata Hudaya di Serang, Rabu, 20 Desember 2017.

Menurutnya, untuk perjalanan dinas ke luar negeri kan itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Dengan demikian, anggaran tersebut berdasarkan dari hasil evaluasi dicoret atau dilarang oleh Kemendagri dan Pemprov Banten masih sangat kesulitan untuk bisa menjelaskan mengenai anggaran tersebut karena ketentuannya sudah sangat jelas.

“Kita juga susah untuk menjawabnya karena tidak ada dasar,” kata Hudaya.

Ia juga ikut mengatakan, anggaran tersebut kemungkinan besar akan dialihkan untuk belanja urusan wajib yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten.

Sedangkan untuk persoalan lainnya kaitannya dengan evaluasi kemendagri tersebut,kata dia, Pemprov Banten masih bisa memberikan penjelasan karena tidak terlalu krusial seperti kesalahan kode rekening. Misalnya perjalanan dinas yang ada pada pos belanja barang dan jasa yang mana jumlahnya mencapai Rp 1.6 triliun dalam setahun.

Namun demikian, kata dia, dari belanja barang dan jasa tersebut, sekitar 15,5 persennya adalah perjalanan dinas, karena ada beberapa OPD yang menyusun perjalanan dinas-nya lebih banyak. Sehingga sangat perlu dilakukan evisiensi dan nantinya akan ditetapkan sekitar 10 persen saja perjalanan dinas yang bisa dianggarkan.

“Kemudian kaitannya dengan kode rekening juga mengenai soal belanja publikasi, karena ada yang belanja dokumentasi di dalamnya. Harusnya dipisahkan kode rekeningnya,” kata Hudaya.

Ia juga ikut menambahkan, secara keseluruhan anggaran yang nantinya akan dievaluasi Kemendagri dalam APBD Banten 2018 sekitar Rp 103 miliar termasuk untuk belanja perjalanan ke luar negeri di DPRD Banten Rp 15 miliaran.

“Kami akan sangat bersyukur tahun ini lebih sedikit yang dievaluasi dibandingkan pada tahun sebelumnya. Berarti ini sudah ada perbaikan dari sisi perencanaan anggarannya,” kata Hudaya. (Anas)