Kemenaker Akan Sanksi 9 Perusahaan di Banten yang Mempekerjakan TKA Ilegal

317 views

IMG_20160802_132954845-655x354Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI segera memproses sembilan perusahaan di Banten yang mempekerjakan puluhan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok secara ilegal.

“Yang mempekerjakan mereka satu perusahaan utama dan delapan perusahaan penunjang. Yang merekrut TKA ilegal itu satu perusahaan, lalu disubkontrakkan ke empat perusahaan, dan kemudian empat perusahaan itu mensubkontrakan lagi ke empat perusahaan lainnya lagi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kemenaker, Maruli Hasiloan Tambunan, Kamis kemarin 4 Agustus 2016, sebagaimana dikutip Suara Pembaruan.

Sayangnya Maruli enggan menyebut nama perusahaan-perusahaa­n yang dimaksud.

Sebagaimana diberitakan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Banten mengamankan sebanyak 70 TKA asal Tiongkok yang diduga illegal pada Senin 1 Agustus 2016, karena tidak bisa menunjukan dokumen apa pun.

Seluruh buruh yang dipekerjakan oleh PT Indonesia River Engineering itu sedang mengerjakan proyek pembangunan pabrik semen, di Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten.

Ketika polisi meminta memperlihatkan dokumen lengkap, seperti paspor, dan izin bekerja, para tenaga kerja kasar itu tidak bisa menunjukkannya. Kemudian, petugas langsung membawa 70 TKA tersebut ke Mapolda Banten untuk dimintai keterangan.

Menurut informasi yang diterima SP, 70 TKA ilegal itu sudah bekerja di perusahaan tersebut selama satu tahun terakhir. Mereka luput dari pengawasan pihak pengawas ketenagakerjaan dari Provinsi Banten dan Kemnaker.

Maruli juga menegaskan, Kemenaker RI telah mengirim tim ke Banten Rabu lalu 3 Agustus 2016, untuk berkoordinasi dengan Polda Banten dan pihak Provinsi Banten.

“TKA yang diduga ilegal itu masih diperiksa, termasuk perusahaan yang mempekerjakan mereka,” kata dia.

Ia menegaskan, kalau terbukti para TKA itu ilegal maka perusahan-perusahaan­ yang mempekerjakan mereka akan diberi sanksi, dimana sanksi terberat adalah izin operasional perusahaan dicabut. Sementara untuk TKA yang terbukti ilegal maka akan dideportasi. (*)

industri