Kasus Suap Pengesahan APBD Jambi, KPK Dalami Keterlibatan Zumi Zola

156 views

Gubernur Jambi, Zumi Zola.

SpiritNews.Co, Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung tancap gas mengusut kasus dugaan suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2018.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menegaskan bahwa lembaga antirasuah akan terus menelisik kasus suap yang mencapai Rp4,7 miliar ini. Tak terkecuali, kata Basaria menekankan akan mendalami dugaan keterlibatan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Basaria menjelaskan alasan tersebut, pasalnya banyak aspek yang didalami dan dikembangkan pihaknya terkait kasus tersebut. Ditengarai salah satunya terkait ada tidaknya perintah khusus dari orang nomor wahid di Jambi itu terkait pemberian suap untuk seluruh fraksi di DPRD Jambi ini.

Ini masih dalam pengembangan apakah ada perintah khusus atau tidak,” kata Basaria saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Nopember 2017.

Uang suap tersebut diduga diberikan kepada pihak Pemprov Jambi ke anggota DPRD Jambi agar bersedia hadir dalam proses pengesahan APBD tersebut. Dalam hal ini dikenal dengan istilah ‘uang ketok’.

Kendati demikian, Basaria menyebutkan pihaknya tak akan gegabah dan menjunjung prinsip kehati-hatian dalam proses pengembangan dan pendalaman kasus tersebut. ‎

“Tim masih di lapangan jadi perkembangan kasus masih sangat kemungkinannya masih banyak,” kata Basaria.

Dalam kasus suap ini, KPK diketahui mengamankan 16 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) Selasa 28 November 2017. Namun, hingga saat ini baru empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah, Anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN, Supriyono, Plt Sekda Erwan Malik, Plt Kadis PUPR, Arfan, Asisten III Bidang Administrasi (Asda) atau umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Saifuddin.

Dalam kasus ini, sebagai pihak pemberi Erwan Malik, Arfan, dan Saifuddin dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Lalu sebagai pihak yang diduga penerima Supriyono disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

(red)