Kasus Suap Bupati Mojokerto, KPK Panggil Petinggi PT Tower Bersama

42 views

 

Mustafa Kamal Pasa kenakan rompi tahanan KPK.

SpiritNews.Co, Jakarta | Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, Herman Setya Budi. Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Mojokerto, Mustafa Kamal Pasa.

“Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka MKP (Mustafa Kamal Pasa),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah seperti dilansir dari Okezone, Selasa, 8 Mei 2018.

Selain Herman Setya Budi, penyidik juga memanggil saksi lainnya yakni, dua karyawan PT Protelindo, Rinaldy Santosa dan Indra Mardhani, serta pihak swasta, Nabiel Titawano. Sedianya, mereka juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mustafa Kamal Pasa.

Sebelumnya, tim penyidik KPK sendiri ‎menggeledah PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk (TBiG) yang berada di Jakarta. Dalam penggeledahan tersebut, tim menyita beberapa dokumen dan komunikasi melalui email antara beberapa pihak yang berkaitan dengan perkara‎ ini.

KPK telah menjerat Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Grup) Ockyanto; Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya dan Bupati Mojokerto, Mustafa Kamal Pasa sebagai tersangka.

Mustafa ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menerima suap senilai Rp2,7 miliar dari Ockyanto dan Onggo. Suap tersebut berkaitan dengan pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan menara ‎telekomunikasi di Mojokerto.

‎Sebelumnya, KPK juga menyita sejumlah dokumen terkait izin pembangunan menara telekomunikasi. Sejumlah menara itu tersebar di berbagai lokasi di Mojokerto.

Dokumen itu disita setelah penyidik menggeledah sejumlah tempat. Tempat itu di antaranya di kantor Regional Office Tower Bersama Grup (TBG) di Surabaya, kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto, serta kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.

Selain kasus suap, Mustafa dijerat sangkaan lain. Yakni dugaan penerimaan gratifikasi atas proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto senilai Rp3,7 miliar.‎ Dalam kasus gratifikasi, Mustafa bersama Zainal Abidin selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto periode 2010-2015.

KPK menduga gratifikasi itu ‎melibatkan keluarga Mustafa dengan menggunakan sarana perbankan.‎ ‎Dalam proses penyidikan kasus itu, KPK melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi. Dari penggeledahan itu, ‎tim penyidik KPK telah menyita uang senilai Rp 4 miliar.

Dari uang Rp4 miliar yang disita, terdapat Rp3,7 miliar yang ditemukan tim penyidik di rumah orangtuanya Mustafa. Uang tersebut disimpan di lemari di sebuah kamar.

Selain uang, tim juga menyita 13 kendaraan yang terdiri dari enam unit mobil dengan rincian satu unit Toyota Innova, satu unit Toyota Innova Reborn, satu unit Range Rover Evoque, satu unit Subaru, satu unit Daihatsu Pickup den satu unit Honda CRV. Kemudian lima unit Jetski, dan dua unit sepeda motor. (okz/red)