Ini Kronologi Penangkapan Bupati Jombang oleh KPK

41 views

Ruangan Bupati Jombang disegel KPK.

SpiritNews.Co, Jakarta | Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko resmi ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menerima siap dari dari pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten (Kadinkes Pemkab) Jombang Inna Sulistyawati.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif menjelaskan, tim dari KPK mulai bergerak mulai Sabtu 3 Februari 2018 ke tiga tempat yang berbeda yakni Jombang, Surabaya dan Solo, setelah menerima informasi dari masyarakat.

“Jadi pukul 09:00 WIB pagi, tim pertama bergerak ke Puskesmas Perak Jombang. Tim mengamankan OST dan mendapatkan catatan pengadministran dana kutipan serta buku rekening bank atas nama yang bersangkutan,” kata Laode seperti dilansir dari okezone.com, Minggu, 4 Februari 2018.

Selanjutnya, kata Laode, tim kedua mulai bergerak ke sebuah tempat di kawasan Surabaya untuk mengamankan Inna Sulistyawati, S dan A. Dari tangan Inna KPK menemukan tiga catatan dan rekening bank atas nama Inna, diduga untuk penampungan dana.

Lebih lanjut, Laode juga memaparkan bahwa, tim KPK melakukan operasi guna mengamankan DR di kediamannya di Jombang sekira pukul 10:30 WIB. Sementara di saat bersamaan tim KPK yang lainnya bergerak ke Stasiun Solo Balapan untuk mengamankan Nyono sekira pukul 17:00 WIB.

“Saat kita lakukan pengamanan, dari tangan Nyono didapatkan uang yang diduga sisa pemberian dari IS sebesar Rp25.550.000. Selain itu didapatkan juga USD9.500,” bebernya.

Setelah itu, untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Nyono langsung diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu malam, 3 Februari 2018. Kemudian disusul Inna dan A dibawa ke Jakarta menggunakan pesawat kemudian tiba di KPK pagi tadi. Semantara, S, DR dan OST masih dilakukan pemeriksan di Polres Jombang.

Seusai melakukan pemeriksaan oleh KPK, kata Laode, pihaknya menduga Inna memberikan uang kepada Nyono secara bertahap, di mana pertama kali dilakukan pada Desember 2017.

“IS memberikan uang pada NSW Rp 200 juta pada Desember lalu. IS juga menjanjikan membantu penerbitan izin operasional rumah sakit swasta dan meminta uang kepada rumah sakit tersebut sebesar Rp75 juta,” imbuh Laode.

Atas perbuatannya, Inna disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, NSW sendiri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (okz/red)