Ini 7 Partai Politik yang Gugatannya Ditolak Bawaslu

91 views

Ilustrasi.

SpiritNews.Co, Jakarta | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali menolak tiga gugatan partai politik (parpol) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).Bawaslu menolak permohonan eksepsi mengenai sengketa proses pemilu pada sidang ajudikasi yang dilaksanakan pada Kamis 8 Maret 2018 kemarin.

Ketiga partai tersebut adalah Partai Bhinneka Indonesia (PBI), Partai Republik, serta Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI). Mereka dinyatakan gagal mengikuti proses verifikasi faktual karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2019.

“Memutuskan menolak eksepsi pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat pleno dan dibacakan kepada para pihak secara terbuka,” kata Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang digelar di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis 8 Maret 2018.

Sebelumnya Bawaslu juga telah menolak eksepsi permohonan beberapa parpol yang juga dinyatakan tidak lolos dalam tahap verifikasi administrasi. Mereka adalah PKPI, Partai Idaman, Partai Swara Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat.

Beberapa diantaranya telah mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar tetap bisa menjadi peserta pemilu 2019.

Berikut ini adalah sederet parpol yang gugatannya ditolak oleh Bawaslu:

1. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Majelis pemeriksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak gugatan PKPI dalam sidang ajudikasi yang digelar pada Selasa 6 Maret 2018. Bawaslu menilai masih banyak persyaratan yang tidak dipenuhi oleh PKPI untuk menjadi peserta pemilu tahun depan.

“Memutuskan menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya,” ungkap Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta.

Majelis mengatakan bahwa PKPI tidak memenuhi syarat karena jumlah anggota kepengurusan yang kurang di banyak kabupaten dan kota. Selain itu PKPi juga tak memenuhi syarat kepengurusan dari total 21 kepengurusan kabupaten/kota yang diminta.

Daerah yang tidak memenuhi syarat keanggotaan dan rekapitulasi nasional PKPI antara lain daerah Jawa timur sebanyak 15 kabupaten/kota, Jawa Tengah sebanyak 26 kabupaten/kota, Jawa Barat sebanyak 15 kabupaten/kota dan Papua 17 kabupaten/kota.

Sebelumnya PKPI sudah dua kali menjalani proses mediasi namun tak menemukan hasil. Sidang ajudikasi pun dijalankan namun lagi-lagi dianggap tak bisa memperkuat argumen dari PKPI.

Melihat hal tersebut PKPI menyatakan akan melanjutkan gugatan terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Partai Islam Damai dan Aman (Idaman)

Gugatan partai pimpinan Rhoma Irama ini terhadap KPU juga ditolak oleh bawaslu. Putusan itu ditetapkan lewat sidang putusan ajudikasi sengketa penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada Senin 5 Maret 2018.
Bawaslu menilai bahwa Partai Idaman tidak dapat memenuhi beberapa syarat sebagai peserta pemilu 2019.

Partai Idaman tidak dapat membuktikan keberadaan kantor nya di setiap kepengurusan sehingga tidak dapat diverifikasi.

Selain itu, jumlah kepengurusan yang dimiliki kurang dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu kepengurusan setiap provinsi paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota dan jumlah kepengurusan paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota.

Maka dari itu , pada hari Kamis 8 Maret 2018 Partai Idaman telah mengajukan banding atas putusan Bawaslu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu 2019. (okz/red)