Himbauan KPK untuk Pihak yang Terlibat Kasus Suap DPRD Jatim

189 views

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif saat menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan pejabat Pemprov Jawa Timur di Gedung KPK Jakarta, Selasa, 6 Juni 2017.

SpiritNews.Co, Jakarta | Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengimbau agar pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus suap anggota DPRD Jawa Timur, dapat bersikap kooperatif.

“Bahwa dalam operasi tangkap tangan ini KPK menduga ada pihak lain yang ikut bertanggung jawab, tapi belum ditangkap,” ujar Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa, 6 Juni 2017.

Syarif mengumumkan penetapan enam orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan.

Ketiga tersangka yakni, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Bambang Heriyanto dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Rohayati. Selain itu, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Moch Basuki.

KPK menduga para kepala dinas memberikan uang suap kepada Basuki. Uang tersebut bertujuan untuk menghindari pengawasan dan pemantuan DPRD Jatim tentang penggunaan anggaran kedinasan untuk tahun anggaran 2017.

Dalam jumpa pers, pimpinan KPK menyebut bahwa ada dua kepala dinas lain yang diduga ikut memberikan uang. Keduanya yakni, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Jatim.

“Pihak yang merasa menerima atau menjanjikan uang, diharapkan kooperatif. Sebaiknya segera ke KPK atau mengunjungi Kantor Polisi terdekat di Jatim,” kata Syarif.

Dalam kasus ini, Bambang, Anang dan Rohayati yang diduga sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Basuki, Santoso dan Rahman yang diduga penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (red)