GMC dan GMNI Bakar-Bakaran di Depan Gedung DPRD Cilegon, Ada Apa Ya?

14 views

 

Cilegon | Untuk menjaga semangat reformasi demokrasi, kepemimpinan di Kota Cilegon mampu berlangsung secara berkeadilan dan tidak feodalistik. Sesuai kaidah hukum dengan Tap MPR NO 03 Tahun 2000 tentang Negara bebas dari KKN, UU NO 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraa Negara bebas dari KKN serta UU NO 20 Tahun 2001 dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Visi-Misi RPJMD Kota Cilegon 2016-2021, Gerakan Aliansi Mahasiswa yang tergabung dari Gerakan Mahasiswa Cilegon dan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Cilegon menyampaikan Enam Poin untuk ditindak lanjuti DPRD Kota Cilegon yang disampaikan Saihul Ikhsan selaku koordinator lapangan aksi.

Dalam orasinya Saihul menyampaikan, DPRD Kota Cilegon wajib mengontrol dan berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan yang tercela. “Tidak boleh ada KKN di Cilegon dan harus dukung upaya pemberantasan korupsi,” teriaknya.

Selain itu, Saihul juga meminta untuk memutus politik dinasti yang menodai cuaca demokrasi di Kota Cilegon.

“Ini bukan kerajaan, jangan sampai politik dinasti dibiarkan bebas melakukan hal yang mencederai demokrasi. Dan berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat serta untuk mencapai Visi-Misi Kota Cilegon tahun 2016-2021, DPRD Kota Cilegon serta pemangku kebijakan lainnya untuk segera melakanakan rapat paripurna untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Cilegon definitif secara demokratis dan hikmat,” terang Saihul.

Dia juga menegaskan, DPRD Kota Cilegon harus terus mendorong penegakan hukum agar mata rantai kekuasaan yang tak berpihak pada kesejahteraan rakyat dapat diputus.

“Mendesak DPRD Kota Cilegon tidak memihak kepada oknum praktik politik dinasti korup yang menciderai demokrasi karena tidak akan pernah melahirkan kedaulatan rakyat sejati melainkan akan selamanya dibajak oleh para pembajak demokrasi,” tegasnya.

Ia juga mengajak kepada DPRD Kota Cilegon serta masyarakat Kota Cilegon untuk bersama sama menciptakan demokrasi yang menghasilkan good governance dan rule of law.

“Mari kita sama sama berjuang, untuk menciptakan demokrasi yang menghasilkan Pemerintahan yang baik,” ajaknya. (Red/Ris)