Gaduh Mutasi Pegawai Pemkot Cilegon, Mahasiswa Desak Komisi I DPRD Panggil Eksekutif

13 views

Spiritnews.co | CILEGON – Mutasi rotasi pegawai yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon pada Jum’at 31 Mei 2019 lalu, tepatnya pada hari terakhir masuk kerja sebelum masa libur Hari Raya Idul Fitri sempat membuat gaduh para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Cilegon.

Pasalnya, mutasi rotasi yang dilakukan berjalan tak seperti biasa, karena sampai dengan jadwal pelantikan, para pejabat dan pegawai yang terkena mutasi dan rotasi belum mengetahui dirinya akan ditempatkan dimana.

Diketahui, mulai Senin, 10 Juni 2019 kemarin, para pejabat dan pegawai di Lingkungan Pemkot Cilegon, terlihat mulai masuk beraktiftas dan sebagian kini telah pindah tugas ditempat dan kantor yang baru.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, sebanyak 352 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 86 orang pejabat eselon III, dan 265 pejabat eselon IV resmi di mutasi dan rotasi menempati jabatan baru pasca dilantik oleh Walikota Cilegon Edi Ariadi.

Pelaksanaan mutasi rotasi pegawai di Lingkungan Pemkot Cilegon yang terkesan dilakukan secara terburu-buru juga diwarnai isu adanya praktek jual beli jabatan.

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon Edi Junaidi mengatakan, selain terkesan dilaksanakan secara terpaksa dan terburu-buru, tidak dipublikasikannya nama-nama pegawai dan pejabat yang dilantik dalam mutasi rotasi tersebut dianggap melanggar keterbukaan informasi publik.

“Apa yang barusan kita saksikan dan kita ketahui bersama bahwasanya Pemkot Cilegon telah melaksanakan mutasi rotasi pegawai pada hari terakhir masuk kerja di bulan ramadhan. Adanya kegaduhan di kalangan pegawai eselon III dan IV juga sama-sama menjadi perbincangan publik yang ada di Kota Cilegon. Bagi kami, hal ini sungguh merupakan sebuah mekanisme yang salah dan terkesan dipaksakan. Apalagi pada saat selesai dilantik, kabarnya pihak BKPP enggan memberikan data kepada wartawan. Ini ada apa sebenarnya? Menurut kami apa yang dilakukan kemarin (mutasi-rotasi) oleh Pemkot Cilegon tidak transparan dan melanggar undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Sehingga kami meminta kepada anggota legislatif di DPRD Cilegon untuk meninjau kembali pelaksanaan mutasi rotasi dan memanggil pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk membeberkan apa yang sebenarnya terjadi dan mengakui kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi,” ungkap Edi Junaidi, Selasa (11/6/2019).

Menganggap mutasi rotasi tersebut salah dalam mekanismenya dimana tidak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Edi Junaidi mendesak agar Komisi I di DPRD Kota Cilegon segera melakukan evaluasi dan pemangilan terhadap eksekutif di Pemkot Cilegon.

“Intinya, mutasi tidak melalui proses yang benar, dimana anggota Baperjakat tidak dilibatkan. Adanya dugaan mal praktek juga harus disikapi oleh DPRD Cilegon, dalam hal ini Komisi I,” ujarnya.

Selain itu Kabid Pengembangan Profesi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Cilegon Fauzul Imam mengatakan, perihal rotasi jabatan, memang merupakan hak priogratif Walikota, namun semua itu harus sesuai dengan kompetensi dari dan aturan yang ada sehingga tidak ada pertanyaan atau kontroversi kedepannya.

“Untuk mengetahui kompentensi pegawai atau ASN harusnya ada seleksi melalui Timsel yang khusus dibuat. Timsel ini dibuat khusus melibatkan Baperjakat seharusnya. Untuk itu kami meminta kepada Komisi I DPRD mendesak untuk memanggil dinas terkait,” tuturnya.

Pernyataan yang dilontarkan Fauzul bukan tanpa alasan. Pasalnya ditengah mutasi rotasi yang terjadi saat ini, kondisinya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan karena beberapa pegawai atau pejabat yang ditempatkan dianggap kurang tepat dalam menempati posisinya saat ini.

“Istilah The Right Man on The Right Place hampir sejak sekolah sudah kita dengar. Dalam sistem manajemen diyakini bahwa menempatkan pegawai di posisi yang tepat akan menjadi kunci kelancaran proses kerja. Proses kerja yang lancar muaranya tentu saja pada keberhasilan laju pemerintahan atau organisasi. Namun istilah itu, tampaknya jauh dari harapan dalam mutasi pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Cilegon, beberapa waktu lalu. Indikatornya nyata, dimana pegawai dengan latar belakang pendidikan A, ditempatkan di dinas/badan yang jauh dari latar belakang disiplin keilmuan,” ujarnya.

“Ada juga pegawai dengan latar belakang komunikasi, ditempatkan di bidang perencanaan yang sejatinya jauh dari disiplin ilmunya. Adalagi misalnya, orang dengan latar belakang pendidikan dan keilmuan sebagai terapis, ditempatkan sebagai perawat dan lain sebagainya. Itulah gambaran penempatan dalam mutasi dan rotasi di lingkungan Pemkot Cilegon,” jelasnya.

Isu ketidakterlibatan Baperjakat dalam rotasi mutasi yang belum lama dilakukan, diungkapkan salah satu pejabat eselon II yang merupakan anggota Baperjakat. Kepada wartawan dirinya dengan gamblang mengungkapkan kekecewaannya.

“Saya sama sekali tidak tahu-menahu. Saya hanya diajak bicara sekali, itu pun sifatnya hanya pemberitahuan bahwa akan ada mutasi. Setelah itu saya tidak tahu,” ungkap pejabat eselon II yang tidak mau disebutkan namanya.

Sementara itu, terkait dengan isu adanya “sogokan” dalam proses mutasi dibantah oleh Kepala BKPP, Mahmudin. Ia menegaskan tidak ada permainan uang dalam mutasi tersebut, bahkan dirinya meminta agar siapapun yang mendengar isu itu untuk melaporkan pada dirinya.

“Isnya Allah tidak ada. Kalau memang ada silahkan tunjuk dan ungkap saja. Saya jauh dari tudingan itu. Insya Allah saya sudah cukup,” tegas Mahmudin. (KIN/Redaksi)

Gaduh Jabatan Mahasiswa Mutasi Pejabat Pemkot Cilegon Rotasi