Dana Parpol Naik, Pemerintah Jangan Sampai Beri Cek Kosong

237 views

 

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris

SpiritNews.Co, Jakarta | Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berharap dalam memberikan subsidi bantuan dana partai politik, pemerintah jangan sampai seperti memberikan cek kosong kepada partai.

Hal tersebut disampaikan Syamsuddin dalam acara Dialog Kanal KPK di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis, 3 Agustus 2017.

Sebelumnya, Pemerintah sepakat menaikan dana bantuan parpol dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara.

Syamsuddin mengatakan, agar subsidi dari negara itu tidak menjadi cek kosong untuk partai, maka syaratnya partai harus membuat tata kelola alokasi dana bantuan tersebut.

Misalnya, mesti ada standar pengelolaan keuangan, pengawasan dan supervisi yang baik.

“Sebab kalau tidak, kita memberikan cek kosong kepada partai politik,” kata Syamsuddin.

Dia mengatakan, partai politik bisa melibatkan lembaga negara yang bertugas mengawasi keuangan atau lembaga antikorupsi untuk melakukan hal tersebut.

“Dengan bimbingan atau bantuan dukungan BPK dan KPK,” ujar Syamsuddin.

Syarat lain yang tak kalah penting, lanjut dia, perlu diatur bahwa parpol yang bisa menerima subsidi negara itu wajib memiliki lembaga penegakan etik.

Pemerintah diminta memasukan aturan itu jika merevisi PP 5 Tahun 2009.

“Jadi mesti ada standar dan lembaga penegakan etik,” ujar Syamsuddin.

Menurut dia, peruntukan dana bantuan parpol harus dialokasikan untuk pembiayaan kebutuan strategis.

Misalnya, untuk pembiayaan kebutuhan pendidikan politik, kaderisasi, rekrutment, atau untuk pembiayaan kantor partai.

Subsidi yang diberikan juga harus memperhitungkan kemampuan keuangan negara.

Ia berpendapat, subsidi negara bagi parpol di Indonesia mestinya tidak lebih dari 40 persen kebutuan parpol per tahun.

“Agar masih ada ruang bagi parpol untuk otonom atau mandiri secara finansial dan tidak dikooptasi negara,” ujar Syamsuddin.

Subsidi untuk parpol juga tidak harus melulu berupa dana tunai. Misalnya, bisa berupa negara menanggung biaya kampanye parpol melalui stasiun televisi nasional.

Pemberian subsidi parpol juga diminta untuk tidak digelontorkan sekaligus. Syamsuddin berpendapat hal itu bisa dilakukan secara bertahap.

“Misalnya saja diberikan selama satu periode pemilu atau lima tahun. Itu artinya, nominal subsidi negara sebesar 40 persen dari kebutuhan parpol tersebut baru bisa dinikmati parpol pada lima tahun ke depan,” ujar Syamsuddin.

Hadir dalam diskusi ini Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, perwakilan dari Kemendagri Andi Muhammad Yusuf, perwakilan dari sejumlah partai politik dan LSM. (red)