Bawaslu Beri Kesempatan Partai Berkarya Perbaiki Berkas Administrasi

96 views

Perwakilan Partai Berkarya dan Partai Garuda saat Bersidang di Bawaslu.

SpiritNews.Co, Jakarta | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengabulkan sebagian gugatan Partai Berkarya menyoal keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan tidak lolos verifikasi administrasi sebagai calon peserta pemilu 2019. Partai besutan Tommy Soeharto itu diberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen administrasi.

Sidang putusan sengketa proses pemilu itu dipimpin oleh Ketua Bawaslu Abhan didampingi dua anggota yakni Rahmat Bagja dan Fritz Edward Siregar. Adapun Bawaslu, meminta agar KPU selaku termohon dan partai Berkarya sebagai pemohon bersama-sama menjalankan hasil Kesepakatan mediasi.

Memutuskan memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan nomor 001/PS.REG/Bawaslu/XII/2017,” kata Abhan sambil menutup sidang di kantornya, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Desember 2017.

Sekretaris Partai Berkarya Badarudin Pacenang menyambut baik putusan Bawaslu tersebut. Putusan itu menjadi angin segar kepad seluruh kader-kadernya untuk kembali bergerak melaksanakan amar putusan sekaligus menghadap tahap selanjutnya yaitu verifikasi faktual.

“Sesegera mungkin persiapan atau syarat yang diberikan oleh KPU kepada kami, dari 16 provinsi itu hanya KTA saja syarat kepengurusan yang sesuai dengan aturan 100 persen provinsi minimal 70 persen kabupaten kota 50 persen kecamatan,” kata Badarudin.

Berikut empat poin hasil mediasi dan kesepakatan KPU dengan partai Berkarya yang kemudian dijadikan putusan dalam sidang sengketa proses pemilu terbesar:

1. Bahwa berdasarkan kiarifikasi pemohon kepada termohon dan setelah dilakukan pencermatan terhadap hasil penelitian administrasi hasil perbaikan dokumen persyaratan, terdapat kekurangan dari jumlah minimum syarat keanggotaan di 16 (enam belas) Provinsi sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 83/PL01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dan Berita Acara nomor 86/PL01.1-BA/03/KPUXII/2017 beserta lampirannya.

2. Bahwa berdasarkan termohon kepada termohon, kekurangan yang dimaksud pada angka 1, terdapat sejumlah Kabupaten/Kota di masing-masing Provinsi yang jumlah kekurangannya sebagian besar diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara dokumen fisik dengan data yang oleh pemohon ke SIPOL.

3. Bahwa berdasarkan kekurangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi sejumlah kekurangan syarat keanggotaan sesuai dengan syarat administratif yang telah ditetapkan oleh termohon.

4. Bahwa kesempatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dalam bentuk penyerahan dokumen dan unggah ke SIPOL, pemohon diberikan waktu paling lama 2X24 jam setelah termohon menindaklanjuti putusan Bawaslu.

 

(red)