Soal PNS Pakai Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Penjelasan Menpan RB

6 views

Menpan RB Asman Abnur.

SpiritNews.Co, Jakarta | Pemerintah mengizinkan pegawai negeri sipil (PNS) golongan IV ke bawah untuk memakai kendaraan dinas saat mudik Idul Fitri.

Meski demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur, tetap membatasi siapa saja dan kendaraan mana yang boleh digunakan PNS untuk mudik.

Penggunaan kendaraan mudik oleh PNS juga akan diberi payung hukum. Asman berencana menerbitkan aturan tentang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran.

Pasalnya, Peraturan Menteri (Permen) PAN tahun 2005 tentang larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik bagi PNS dianggap sudah tak relevan digunakan saat ini.

“(Bentuknya) Peraturan MenPAN. Karena Peraturan MenPAN itu dibuat tahun 2005, sekarang kan sudah 12 tahun, pasti ada hal-hal lain yang enggak cocok lagi dengan zaman sekarang,” ujar Asman seperti dilansir dari Okezone, Jumat, 4 Mei 2018.

Menurutnyaa, dalam aturan yang sedang disusun tersebut salah satunya adalah pembatasan golongan PNS yang diizinkan menggunakan kendaraan dinas.

Asman menuturkan, penggunaan kendaraan dinas saat lebaran tidak diperuntukan bagi PNS eselon IV ke atas.

“Yang jelas bukan pejabat eselon IV ke atas. Eselon IV ke bawah (bisa pakai kendaraan dinas). Kan (eselon IV ke atas) ada mobil dinas yang melekat di pribadinya. Yang untuk dinas. Itu terang tidak boleh,” tegas Asman.

Ia menjelaskan, batasan ini diperlukan lantaran aturan yang telah ada sebelumnya melarang semua golongan untuk bisa menggunakan kendaraan dinas saat mudik Lebaran.

“Karena dalam Permen PAN-RB tahun 2005 itu semuanya dilarang. Nah, saya mau coba membantu pegawai-pegawai yang rendah itu,” ucap Asman.

Sementara kendaraan dinas yang boleh digunakan mudik saat Lebaran, Asman hanya menyebut kendaraan jenis bus operasional. Itupun, lanjutnya, untuk mengakomodir PNS yang tidak memiliki mobil pribadi.

“Kalau untuk mobil operasional yang membantu pegawai di bawah itu yang golongannya 1, 2 yang tidak punya mobil. Daripada mereka pulang kampung naik motor, kan ada bus operasional. Nanti mungkin atas seizin pejabat pegawainya, bus bisa dipakai golongan 1 dan 2,” terang Asman.

Adapun untuk biaya operasional bus, Asman melarang menggunakan uang negara. Ia menyarankan para PNS menggunakan uang pribadinya untuk menjalankan bus tersebut.

“Nanti daripada membebani uang negara, mereka iuran. Kan lebih murah masih biayanya,” ungkapnya.

Wacana Asman mendapat kritik dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif. Ia kesal dengan usulan MenPAN-RB Asman Abnur soal kendaraan dinas boleh digunakan PNS.

“KPK tidak pernah berubah sikap, Aparatur Sipil Negara harus dapat membedakan antara barang milik publik dan barang milik pribadi. Mobil dinas adalah barang milik publik dan hanya dipergunakan untuk kepentingan dinas,” kata Syarif di Jakarta, Rabu 2 Mei 2018.

Menurutnyaa, memakai mobil dinas untuk kepentingan pribadi adalah pelanggaran nyata atas prinsip utama tata pemerintahan yang baik dan dapat dikategorikan sebagai perilaku koruptif.

“Lebih menyedihkan lagi karena pelanggaran ini dilegalkan oleh Peraturan Menpan-RB,” ucap Syarif. (okz/red)