Soal Pasal 245 UU MD3, MKD Sebut Agar Anggota DPR Tak Dikriminalisasi

30 views

Ilustrasi.

SpiritNews.Co, Jakarta | Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, munculnya Pasal 245 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) itu berguna agar anggota legislatif terhindar dari praktik kriminalisasi.

Sebab, kata dia, banyak laporan-laporan kasus yang menimpa anggota DPR namun tak disertai alat bukti yang jelas.

“Sudah ada beberapa contoh misalnya anggota DPR diproses di Polres karena laporan-laporan, ada tujuan tertentu untuk mengkriminalisasi. Ada anggota DPR tiba-tiba dipanggil Polres padahal permasalahan kasusnya belum jelas,” kata Dasco seperti dilansir dari okezone.com, Rabu, 14 Februari 2018.

Pasal 245, lanjut dia, dirancang untuk melindungi anggota DPR dari kasus pidana hukum yang mudah dikriminalisasi. Namun, bila mereka terjerat kasus tindak pidana khusus, maka hal tersebut dikecualikan. Oleh karenanya, ia mengimbau kepada masyarakat agar mehilangkan stigma negatif ihwal revisi UU MD3 tersebut.

“Tapi kalau ditanya dalam jangka waktu berapa lama memberikan pertimbangan, mungkin tidak akan lama, yang penting MKD cukup waktu memperlajari berkasnya dan cukup melakukan penyelidikan ke aparat penegak hukum,” imbuhnya.

Politikus Partai Gerindra itu menerangkan, pihaknya sama sekali tak ada keinginan dengan adanya revisi UU MD3 maka bakal memperlambat penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh instansi hukum di Tanah Air. Karena pada dasarnya MKD hanya melakukan sebuah pertimbangan tanpa memutuskan boleh atau tidaknya dilakukan pemerikasan.

“Dalam Pasal 245 disebutkan MKD memberikan pertimbangan sehingga kalau kami sudah memberikan pertimbangan maka Presiden mengizinkan. Tapi intinya dalam pasal tersebut Presiden wajib meminta pertimbangan MKD,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding menjelaskan Pasal 245 UU MD3, dalam hal terkait kasus yang ditangani KPK yaitu tindak pidana korupsi maka tidak perlu mendapat izin Presiden dan pertimbangan MKD. Sehingga, kasus yang masuk dalam kategori mendapatkan pertimbangan MKD yaitu terkait tindak pidana umum.

“Banyak contoh kasus yang selama ini MKD mendapatkan informasi bahwa anggota DPR dilaporkan masyarakat padahal tidak ada dasar yang kuat. Jadi hanya sekedar dilaporkan namun bukti pendukung laporan tidak memiliki dasar hukum,” paparnya.

Dalam pasal 245 UU MD3 hasil perubahan kedua dijelaskan, ayat (1) “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD.”

Ayat (2) berbunyi, “Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR: (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana kejahatan terhadal kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; (c) disangka melakukan tindak pidana khusus. (okz/red)