Petaka Gizi Buruk Merenggut Puluhan Nyawa Anak di Papua

41 views

Rival Mekalis Laoli, bayi dengan gizi buruk asal Nias.

SpiritNews.Co, Jakarta | Wabah gizi buruk dan campak yang melanda Kabupaten Asmat, Papua telah menewaskan 67 anak. Kejadian luar biasa (KLB) yang mencuat di awal 2018 menjadi tamparan bagi pemerintah. Kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) jadi sorotan.

“Kemenkes belum memprioritaskan mengenai pelayanan kesehatan di Papua dan Papua Barat,” kata anggota DPR RI Komisi IX, Okky Asokawati seperti dilansir dari okezone.com, Jumat, 19 Januari 2018.

Ia menyayangkan kurangnya perhatian Kemenkes terhadap masalah gizi buruk yang masih terjadi di pedalaman Indonesia, seperti Asmat.

Tiap Komisi XI buat rapat lintas sektoral kementerian membahas masalah ini, kata dia, menteri ataupun pejabat pembuat kebijakan tak pernah hadir.

DPR meminta pemerintah pusat menyiapkan langkah-langkah untuk jangka menengah dan panjang untuk mencegah tragedi gizi buruk seperti di Asmat terulang.

Pemerintah harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Pemerintah perlu juga relawan-relawan yang bisa menembus daerah yang sulit ditembus,” ujar politikus PPP tersebut.

Anggota Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh juga menyorot kinerja Kemenkes yang dianggap lalai atas tewasnya puluhan anak-anak di Papua akibat gizi buruk.

“Kalau kasus difteri, Kemenkes bilang yang menghambat masih belum semua balita imunisasi karena ada yang anti vaksin, terus kalau di Papua ini mau mengkambinghitamkan siapa lagi,” ujarnya.

Kemenkes harus mencari cara agar masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, yang susah untuk dijangkau, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan memadai, agar kasus seperti di Asmat tak terulang.

“Di Asmat, untuk mengakses kesehatan sulit. Harus naik perahu dulu dengan membayar Rp 100 ribu rupiah satu orang. Untuk makan saja sulit, bagaimana bisa ke puskesmas. Makanya, kondisi-kondisi seperti ini harus benar-benar dipahami Kemenkes,” tukas politikus PKB itu.

Nihayatul meminta Kemenkes lebih peka dan serius menjalankan program-program pencegahan atau preventif. “Jangan cuma kalau ada kasus,” tegasnya.

Dinas Kesehatan Asmat mencatat, 67 anak meninggal dunia akibat gizi buruk dan campak sejak September 2017. Korban tersebar di antaranya di Distrik Fayit, Aswi dan Pulau Tiga. Kasus itu pertama kali ditemukan di Pulau Tiga. Mereka kebanyakan meninggal sebelum sempat dibawa ke rumah sakit.

Bupati Asmat, Elisa Kambu mengatakan, ada 600 orang lainnya terpapar penyakit campak.

Pemkab terus melakukan penanganan. Tim medis sudah diterjunkan ke 240 kampung di 19 distrik yang ada di Asmat. Obat-obatan juga sudah disalurkan ke 19 distrik tersebut.

KLB gizi buruk dan campak yang merenggut nyawa puluhan anak di Asmat sebuah tamparan bagi pemerintah mengingat Papua merupakan daerah otonomi khusus (otsus). Tiap tahun, tak kurang Rp7 triliun uang dari APBN dikucur ke provinsi paling timur Indonesia itu.
Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berulangkali berkunjung ke Papua dan dalam berbagai kesempatan dia menyatakan, pembangunan Papua salah satu prioritasnya.

“Presiden sudah berkali-kali datang ke Papua, tahu-tahu ada kejadian seperti ini. Tentu Presiden harus betul-betul bisa menggawangi masalah ini untuk memerintahkan jajarannya yang terkait,” kata Wakil Ketua IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Politikus PAN itu menilai harusnya dana otonomi khusus yang dikucurkan pemerintah pusat bisa digunakan untuk memberi asupan gizi yang cukup pada warganya, terutama anak-anak.

“Kita meminta agar pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi itu, agar persoalan ini tidak meluas,” ujar Saleh.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kemendagri untuk mengevaluasi dan memberi sanksi bagi daerah-daerah yang tidak mampu memberikan perlindungan kepada anak-anak.

“Upaya ini perlu dilakukan agar efektifitas perlindungan anak terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar bisa berjalan,” kata komisioner KPAI, Jasra Putra.

Khusus KLB gizi buruk di Asmat, Jasra meminta negara segera mencari solusi, “sehingga persoalan gizi buruk bisa terjawab dengan nyata.”

Kepala Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Steven Langi mengatakan, pergerakan tim terpadu penanganan gizi buruk dan campak terus diperluas agar bisa terjangkau semua pelosok.

Steven mengakui medan yang sulit dan minimnya tenaga medis menjadi hambatan bagi tim penanganan wabah campak dan gizi buruk. “Wilayah seperti Pulau Tiga itu sudah sangat minim personel,” kata dia seperti dikutip dari BBC Indonesia.

Idrus Marham yang baru dilantik menjadi Menteri Sosial menyatakan, penanganan kasus gizi buruk dan campak yang menewaskan puluhan anak di Papua akan menjadi prioritasnya.

“Kita akan mengadakan rapim dan kita nanti akan bicarakan bagaimana masalah soal suku Asmat di Papua,” ujarnya kepada wartawan.

“Tentu itu juga perlu ada kebijakan cepat dan kita lapor kepada Presiden dalam rangka koordinasi lebih lanjut,” tukas politikus Golkar yang menggantikan Khofifah Indar Parawansa tersebut.

DPR meminta pemerintah memberi prioritas khusus dalam pembangunan infrastruktur untuk daerah yang terkategorikan rawan gizi buruk.

“Program infrastruktur Presiden Joko Widodo harus berdasarkan data akurat kebutuhan daerah dan lokasi-lokasi,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid.

Sodik meminta pemerintah untuk membuat peta daerah rawan gizi buruk layaknya peta daerah rawan bencana alam. Hal ini agar pemerintah bisa fokus dalam menyalurkan bantuan makanan dan pemberian pelayanan kesehatan di daerah yang terkategorikan rawan gizi buruk.

Di daerah terpencil seperti di Asmat, Papua koordinasi pemerintah daerah dengan sejumlah kementerian harus dibangun untuk melakukan pemantauan dan menangani kasus gizi buruk seperti ini.

“Perlu dibentuk suatu unit khusus terdiri dari Kemensos, Kemenkes, Bulog, Kementan dan lain-lain untuk mantau dan nangani segera kasus kasus rawan gizi. Leading sector bisa ada di Kemensos,” tutur Sodik.

Bantuan Berdatangan

Bantuan untuk penanganan KLB gizi buruk dan campak di Asmat, Papua terus berdatangan.

Pemerintah pusat mengirimkan 39 tenaga kesehatan terdiri dari dokter spesialis berbagai penyakit, dokter umum, ahli gizi, lingkungan, penata anastesi dan perawat. Kemenkes juga mengirim 1,2 ton obat-obatan.

TNI, Polri dan Pemda Papua juga sudah membuat Satgas Khusus menangani gizi buruk dan campak di Asmat. Mereka juga ikut menyalurkan bantuan makanan, obat-obatan dan susu.

Pemerintah Kota Surabaya juga sudah mengirimkan bantuan ke Asmat, sebagai bentuk kepeduliannya. Bantuan dikirim berupa susu, kebutuhan bayi dan obat-obatan.

Badan Zakat Nasional juga menyalurkan bantuan dana Rp1 miliar plus tim medis. (okz/red)