Peringatan Hardiknas dan Otoda di Kota Solok Berjalan Hikmat

8 views

SpiritNews.Co, Solok | Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) merupakan momentum untuk merenungkan, hubungan erat antara pendidikan dan kebudayaan, seperti yang tercermin dalam ajaran, pemikiran dan praktik Ki Hajar Dewantara.

Hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota (Wawako) Solok Reinier saat upacara bendera peringatan Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah (Otoda) Ke-22, di Halaman Balaikota Solok, Rabu, 2 Mei 2018.

Bertindak sebagai Pembina Upacara yakni Wawako Solok Reinier. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Afdal, Forkopimda, Ketua TP PKK, GOW,DWP, Bundo Kanduang, LKAAM, Kepala OPD, BUMN/D serta Dewan Pendidikan dan Unsur Perguruan Tinggi.

Wawako Solok Reinier selaku Pembina dalam sambutannya yang merupakan sekaligus sambutan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri, menyebutkan bahwa Hardiknas tahun ini mengambil tema “Menguatkan pendidikan memajukan Kebudayaan” dan Tema Hari Otoda “Memujudkan nawa cita melalui penyelenggaran otonomi daerah yang bersih dan demokratis”.

Peringatan Hardiknas kali ini, Reinier meminta agar dijadikan sebagai momentum untuk melakukan muhasabah, mesu budi atau refleksi terhadap usaha-usaha yang telah diperjuangkan di bidang pendidikan. Dalam waktu bersamaan untuk menerawang ke depan atau membuat proyeksi tentang pendidikan nasional yang diharapkan.

“Hari Pendidikan Nasional kali ini juga kita jadikan momentum untuk melakukan refleksi terhadap usaha-usaha yang telah kita perjuangkan di bidang pendidikan, pada hari ini mari kita merenung sejenak untuk menengok ke belakang, melihat apa yang telah kita kerjakan di bidang pendidikan, untuk kemudian bergegas melangkah ke depan guna menggapai cita cita masa depan pendidikan nasional yang didambakan didalam UUD 1945,” kata Wawako.

Dijelaskan Reinier, terdapat titik temu penting antara pendidikan dan kebudayaan. Jika kebudayaan nasional menghujam kuat di dalam tanah tumpah darah Indonesia, maka akan subur dan kukuh pula pembangunan pendidikan nasional Indonesia. Di samping itu, dengan disahkannya UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan akan mempertegas posisi kebudayaan nasional sebagai ruh, pemberi hidup dan penyangga pembangunan pendidikan nasional.

Oleh karena itu, kebudayaan yang maju adalah prasyarat yang harus dipenuhi jika ingin pendidikan nasional tumbuh subut, kukuh dan menjulang.

“Mari kita berkomitmen untuk terus berikhtiar membangun pendidikan yang dihidupi dan disinari dengan menyatukan tekad untuk menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan dengan disertai niat ikhlas serta usaha yang keras tak kenal lelah dalam mengabdi di dunia pendidikan,” himbau Reinier.

Ditambahkan Reinier, kondisi ideal pendidikan dan kebudayaan nasional yang dicita-citakan masih jauh dari jangkauan. Usaha keras dapat memperluas akses pendidikan yang berkualitas, dengan terus-menerus mengalibrasi praktik pendidikan agar memiliki presisi atau ketelitian yang tinggi, sesuai dengan tuntutan masyarakat, lapangan pekerjaan dan kebutuhan pembangunan.

Pemerintah telah bekerja tak kenal lelah, serta membangunan dan memperkuat infrastruktur yang dapat menjadi sabuk pengikat pendidikan dan kebudayaan dalam ikatan keindonesiaan, diantaranya betepa pesat perkembangan sarana-prasarana transportasi yang telah dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat. Bersamaan dengan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kebudayaan, dilakukan juga penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar menjadi modal yang andal dan siap menghadapi perubahan zaman yang melaju kencang, kompleks, tak terduga dan multiarah.

Dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 22 ini, Wawako menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri yang mengajak untuk memastikan penyelenggaran otonomi daerah, yang bersih dan demokratis pemerintah dan meningkatkan mekanisme koordinasi antara aparat pengawasan intern APIP dengan Aparat Penegak Hukum sehingga dalam menangani pengaduan masyarakat akan di pelajari bersama apakah mengarah pada indikasi korupsi atau kesalahan admistrasi agar diskresi administrasi tidak menimbulkan pidana terkait inovasi yang merupakan katalisator peningkatan daya saing dan kemajuan perekonomian daerah.

Dikatakan Reinier, penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya menjadi syarat utama terwujudnya tujuan utama otonomi daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan daya saing, kreatifitas, serta inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah. Namun, jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka penyelengaraan otonomi daerah tidak akan pernah sampai pada tujuanya.

Pemerintah sepenuhnya menyadari, inovasi daerah di satu sisi merupakan peluang bagi daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan untuk mendukung peningkatakan kinerja pemerintah daerah. Namun di sisi lain, inovasi daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Jika penyelenggaraan otonomi daerah mampu diselenggarakan secara bersih dan demokratis, kemudian diiringi dengan bersemainya berbagai inovasi di daerah, maka mewujudkan nawa cita yang merupakan cita-cita bersama akan menjadi sebuah keniscayaan.

Tidak dipungkiri, selama 22 tahun implementasi otonomi daerah, sudah begitu banyak hal positif yang dirasakan rakyat Indonesia, antara lain pembangunan sarana dan prasaran yang semakin menggeliat sesuai dengan potensi daerah dengan tingkat akurasi yang tinggi, serta mengakomodir keinginan masyarakat. Otonomi daerah telah mendorong adanya proses pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatid juga demokratis lewat pemilihan kepala daerah.

Selain itu peran aktif masyarakat, juga dibutuhkan dalam memberikan kontrol sosial, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Karena itu, hal tersebut menjadi tantangan besar bersama yakni menyebarkan sebanyak mungkin buah positif etonomi daerah ke penjuru tanah air. Dengan semua yang telah dicapai, tentu masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan.

“Pemerintah Daerah diharuskan menjalankan kewenangan otonomi daerah berlandaskan kepada peraturan perundang undangan yang berlaku serta menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga apapun kebijakan itu dapat di pertanggung jawabkan kepada rakyat,” ungkap Reinier. (Eyn)