Pemkot Cilegon Gelar Rakorda Pembinaan dan Pengawasan

24 views

SpiritNews.Co, Cilegon | Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggelar rapat koordinasi (Rakor) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, Rabu, 09 Mei 2018, di Aula DPRD Kota Cilegon. Dalam Rakor tersebut, Pemkot Cilegon juga melibatkan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Plt Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi dalam sambutannya memberi respon positif atas dukungan Gubernur Provinsi Banten terhadap upaya penanggulagan banjir untuk membantu menemukan solusi yang terbaik.

“Dalam kesempatan ini, saya memerikan respon postif terhadap Bapak Gubernur yang telah membantu memberikan upaya penanggulangan banjir sehingga dapat menemukan solusi yang terbaik dalam membantu melakukan identifikasi penyebab bencana banjir yang berasal dari kiriman wilayah Mancak-Serang,” ucapnya.

Lebih lanjut, Edi juga mengatakan dirinya sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah provinsi banten dalam pembangunan Kota Cilegon. Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) diharapkan menjadi pusat industri padat karya, industri menangah, dan kecil.

“Kami harap pembangunan JLU berdampak pada multiplier effect bagi wilayah utara Cilegon, dan saya berharap rapat kerja ini bisa tetap meningkatkan kinerja dan sinerji kita antara Pemkot Cilegon dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten,” kata Edi.

Selain itu, kata Edi, proyek besar lain di Kota Cilegon juga telah banyak yang tuntas. Ia mencotohkan, seperti halnya Alun-alun dan Islamic Center.

“Saat ini masih ada proyek besar yang belum tuntas, yakni Stadion Olahraga, Pelabuhan Warnasari, dan JLU. Saya meminta dukungan Pak Gubernur untuk membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pengangguran di sekitar masyarakat masih ironis dikarenakan masyarakat sekitar belum mengoptimalkan keterampilan yang dimiliki, maka dari itu perlu adanya kerjasama pembangunan di setiap wilayah Kota/Kabupaten agar dapat mengatasi permasalahan yang komprehensif.

“Akibat permasalahan pembangunan yang masih belum optimal sehingga masih banyak masayarakat yang menanggur akibat belum terbentuknya kerjasama yang maksimal untuk itu Pemprov akan memfasilitasi semua kebutuhan yang diminta dan perlu dimotori oleh Kepala Dinas masing-masing organisasi perangkat daerah sebagai penghubung,” terangnya. (nan/red)