Pemko Solok Gelar Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah

31 views

SpiritNews.Co, Solok | Pemerintah Kota (Pemko) Solok menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Selasa, 10 April 2018, di ruang rapat Wali Kota (Wako) Solok.

Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Divisi Advisori dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Bimo E yang sekaligus Wakil Ketua TPID Kota Solok, serta seluruh anggota TPID.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solok, Rusdianto yang mewakili Wali Kota Solok saat memimpin Rakor TPID mengatakan, bahwa pembentukan TPID dimaksudkan agar daerah melakukan pengendalian untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil.

Rusdianto juga menyampaikan, bahwa inflasi yang rendah dan stabil akan berdampak positif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan terjaganya daya beli.

“Hasil rapat TPID Provinsi Sumbar, juga harus ditindak lanjuti pemerintah daerah. Diantaranya, optimalisasi kinerja Satgas Pangan, sidak pasar secara berkala, pergelaran pasar murah jika diperlukan, mengandeng tokoh ulama dan adat untuk himbauan konsumsi yang sewajarnya. Serta memanfaatkan media dalam membentuk ekspektasi positif ditengah masyarakat,” paparnya.

“Inflasi yang rendah dan stabil juga kondusif bagi para pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan ekonomi,” tambahnya.

Sementara itu, Bimo selaku Kepala Divisi Advisor dan Pengembangan Ekonomi BI mengatakan, bahwa inflasi di Sumatera Barat Tahun 2017 terendah untuk wilayah Sumatera di angka 2,03 persen, dimana inflasi nasional 3,01 persen.

Dijelaskannya, resiko Inflasi Sumatera Barat pada tahun 2018 yang perlu diwaspadai adalah pergerakan harga beras walau relatif stabil namun tetap masih perlu diintensifkan peningkatan produksi padi. Kemudian pergerakkan harga cabai merah yang masih tinggi karena ketergantungan pasokan cabe daerah (Jawa).

Serta bawang merah, telor ayam buras dan daging ayam yang masih menunjukkan fluktiasi yang tinggi karena distribusi komoditas tersebut banyak keluar Sumbar.

“Perlu segera dibentuk Satgas Pangan, memberikan himbauan agar konsumsi sewajarnya terutama pada bulan Ramadhan dan lebaran melalui media, ulama maupun humas,” kata Bimo. (eyn)