Nasib Pilu Zaini Misrin, Semoga Jadi TKI Terakhir yang Dihukum Mati di Arab Saudi

46 views

Ilustrasi hukuman mati.

SpiritNews.Co, Jakarta | Eksekusi mati yang diterima Muhammad Zaini Misrin, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi menambah deretan kelamnya perlindungan buruh migran. Sumber devisa negara itu diketahui dihukum pancung atas tuduhan membunuh majikannya pada Minggu 19 Maret 2018.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, berdasarkan pengakuan Zaini, dirinya dipaksa untuk mengakui perbuatan tersebut. Ditambah, tak ada pemberitahuan oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi terhadap pemerintah Indonesia atas eksekusi tersebut.

Dengan berani, Wahyu pun menilai yang dialami buruh migran asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur itu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Seharusnya, otoritas Arab Saudi menyampaikan mandatory consular notification kepada perwakilan pemerintah Indonesia.

“Dia dipaksa untuk mengakui melakukan pembunuhan setelah mengalami tekanan dan intimidasi dari otoritas Saudi Arabia. Pada proses persidangan hingga dijatuhkan vonis hukuman mati, Zaini Misrin juga tidak mendapatkan penerjemah yang netral dan imparsial,” kata Wahyu di Kantor Migran Care, Jakarta, Senin, 19 Maret 2018.

Migrant Care melihat sejumlah kejanggalan dan ketidakadilan hukum serta pengabaian prinsip-prinsip fair trial, serta pengabaian hak-hak terdakwa yang menghadapi hukuman maksimal.

Sebab, pengakuan Zaini, dirinya baru bisa mendapat akses berkomunikasi dengan KJRI Jeddah pada November 2008 setelah vonis mati dijatuhkan.

Pemerintah Arab Saudi juga melanggar prinsip-prinsip tata krama hukum internasional dengan tidak pernah menyampaikan pemberitahuan ke pemerintah Indonesia.

“Baik pada saat dimulainya proses peradilan dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan juga pada saat eksekusi hukuman mati dilakukan,” katanya.

Untuk melindungi TKI yang berburu rezeki di luar negeri, Migrant Care pun meminta pemerintah untuk mengeluarkan nota protes terhadap Arab Saudi. Bahkan, bila diperlukan ‘mengusir’ Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia.

“Kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengerahkan sumber daya politik dan diplomasi untuk mengupayakan pembebasan ratusan buruh migran yang terancam hukuman mati di seluruh dunia,” ujarnya.

Setop Pengiriman TKI ke Arab Saudi

Peristiwa Zaini Misrin menarik sorotan berbagai kalangan, mulai dari aktivis buruh hingga wakil rakyat yang duduk di Senayan. Berbagai dorongan dan desakan diungkapkan, salah satunya mendorong disetopnya pengiriman TKI ke Arab Saudi.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, setiap negara punya hukumnya masing-masing. Namun, bukan berarti negara lain tidak menghormati pemerintah Indonesia, karena sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta penundaan.

“Dengan sikap seperti itu memang sebaiknya Indonesia menghentikan sama sekali pengiriman TKI ke Arab Saudi,” kata wakil rakyat dari Fraksi Nasdem itu seperti dilansir dari Okezone, Selasa, 20 Maret 2018.

Komisi IX akan meminta klarifikasi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

“Kami akan meminta klarifikasi, baik pada Kemenlu, Kemenaker dan BNP2TKI,” katanya.

Berbeda diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah, dirinya menyatakan akan menelusuri peristiwa tersebut.

Sejauh ini, ia mengaku masih minim informasi terhadap peristiwa yang dialami Zaini di Arab Saudi agar tidak ada informasi hoax.

“Karena ini akan menyangkut hubungan bilateral dengan Arab Saudi. Kita akan mengadakan kerjasama pertahanan dengan Arab Saudi, kalau ini kemudian terjadi seperti ini maka bisa mengganggu nanti,” tuturnya.

Sementara Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah, menganggap hubungan baik yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi belum menyentuh persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia, khususnya buruh migran.

“Selama ini, yang selalu mengkhawatirkan dalam hubungan diplomatik itu hanya baik di tingkat elitenya. Jangan-jangan tidak menyentuh persoalan warga negara yang sesungguhnya,” kata Anis. (okz/red)