Mendagri: Presiden Jokowi Setuju Jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur

33 views

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana (Kasal) TNI Ade Supandi (kiri) dalam acara peringatan hari Nusantara 2017 yang digelar di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu, 13 Desember 2017.

SpiritNews.Co, Jakarta | Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara soal polemik pengusulan perwira tinggi Polri dan TNI menjadi Penjabat Gubernur di berbagai daerah. Penjabat Gubernur itu akan mengisi kekosongan kekuasaan yang akibat masa kerja gubernur sebelumnya yang sudah habis sebelum Pilkada serentak dilakukan.

Menurut Tjahjo, usulan perwira TNI dan Polri menjadi Penjabat Gubernur sudah melalui konsultasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, hingga Presiden Joko Widodo.

“Setelah koordinasi dan konsultasi mengusulkan kepada Bapak Presiden terkait pejabat TNI dan Polri aktif, tidak masalah, tidak dimasalahkan,” kata Tjahjo seperti dilansir dari Kompas.com, Jumat, 26 Januari 2018.

Tjahjo menuturkan, Presiden Jokowi tak mempermasalahkan usulan itu lantaran penunjukan perwira TNI dan Polri sebagai Penjabat Gubernur dikarenakan alasan keamanan. Mereka pun akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang rawan konflik selama pelaksanaan Pilkada.

Ia juga mengungkapkan, bahwa penempatan perwira Polri maupun TNI sebagai Penjabat Gubernur sudah dilakukan sebelumnya. Dia mencontohkan Aceh yang dipimpin sementara waktu oleh seorang Mayjen TNI dan Sulawesi Barat yang dipimpin sementara perwira tinggi Polri. Kedua wilayah itu disebut Tjahjo aman saat melaksanakan pilkada tahun lalu.

“Saya tidak melanggar UU dan kedua daerah tersebut akhirnya aman. Irjen Pol Carlo Tewu di Sulbar dan Mayjen TNI aktif Soedarmo di Aceh,” katanya. (kpc/red)