Mahasiswa Tuntut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Dicopot

29 views

SpiritNews.Co, Serang | Gabungan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indoneaia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), melakukan aksi demo di depan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Rabu, 21 Maret 2018.

Dalam aksi tersebut mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dicopot dari jabatannya, karena dianggap sebagai Sumber Masalah Pendidikan di Kabupaten Serang.

“Begitu pentingnya pendidikan dalam sirkulasi kehidupan bernegara, jika pendidikan di sebuah negara tidak lagi diperhatikan oleh seluruh instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas pendidikan, maka bisa dipastikan bahwa sebuah negara maupun wilayahnya hanya tinggal menunggu waktu kehancurannya,” kata Kordinator Aksi, Khoirul Uman saat orasi di depan kantor Dinas Pendidikan kabupaten Serang di Penancangan, Kota Serang, Banten, Rabu, 21 Maret 2018.

Selain menuntut diturunkannya Kepala Dinas Pendidikan, para pendemo juga menuntut, dituntaskanya senggeta pendidikan di wilayah Kabupaten Serang, merealisasi kesejahteraan tenaga pengajar dan transparansi kebijakan pembangunan sekolah serta menuntaskan relokasi inflastruktur pendidikan di Kabupaten Serang.

“Yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang saat ini, masih banyak terdapat instruktur sekolah yang tidak layak huni seperti SD Negeri 2 Citasuk di Kecamatan Padarincang dan insiden penggusuran SD Negeri Sabah di Kecamatan Ciruas. Begitu pula dengan gaji tenaga pengajar yang akan memperoleh sertifikasi dari Dinas Pendidikan yang menyumbat semangat mengajar para pengajar di tiap wilayah Kabupaten Serang yang menyebabkan terbengkalainya pendidikan di Kabupaten Serang,” kata Khoirul Uman seperti dilansir dari kabarduasatu.com, Rabu, 21 Maret 2018.

Hal tersebut telah menggambarkan dengan jelas kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang yang tidak serius dalam menangani persoalan Pendidikan Kabupaten Serang.

“Maka itu kami dari GMNI, HAMAS, dan KAMMI, turun ke jalan menuntut itu semua. Karna, pendidikan merupakan media terpenting bagi sebuah negara yang menjadi jantung negara seiring dengan kesehatan dan infrastrukturi yang menjadi tolak ukur kemajuan sebuah negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas dalam Pasal 31 Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya serta dalam Pasal 31 Ayat 4 yang menjelaskan, bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional yang diimplementasikan mobil pendidikan formal seperti penyediaan dan peranan sekolah di tiap-tiap wilayah Indonesia yang difasilitasi langsung dengan anggaran negara,” pungkasnya. (red)