LGBT Dinilai Rusak Mental Bangsa dan Mendatangkan Azab

66 views

Ketua DPC PPP Kota Solok Herdiyulis

SpiritNews.Co, Solok | Perilaku atau gaya hidup menyimpang yakni Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual (LGBT) kian marak. Bahkan di Media Sosial (Medsos) ditemukan perilaku ini telah menjamur dan menjadi sorotan nasional.

Sementara di Kota Solok, masyarakat khawatir jika perilaku ini juga membahana di Kota Beras Serambi Madinah. LGBT dinilai sejumlah kalangan dapat merusak mental bangsa, bahkan mendatangkan azab.

Menyikapi persoalan tersebut Ketua DPC PPP Kota Solok Herdiyulis mengatakan, bahwa di Kota Solok LGBT dilarang keras dan telah diantisipasi. Meskipun secara implisit tidak semakna dengan istilah LGBT. Hal tersebut termuat dengan tegas melarang keberadaan LGBT pada Perda No.8 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Hal tersebut termuat pada Pasal 1 ayat 29 dan Pasal 4 huruf a, dimana dengan tegas melarang, kegiatan atau perbuatan wanita tuna susila, gigolo/homo sex/lesbian/sodomi atau melakukan transaksi, negosiasi maupun perantada kearah terjadinya perbuatan maksiat atau memberi kesempatan tempat maupun tempat usaha, peluang untuk terjadinya perbuatan maksiat tersebut dan perbuatan melanggar hukum.

“Soal LGBT, telah diantisipasi sejak awal, di Kota Solok walaupun tidak semakna dengan istilah LGBT, dan itu termuat pada Pasal 1 ayat 29 dan Pasal 4 hurf a, pada Perda No.8 Tahun 2016, dimana dengan jelas dikatakan bahwa perilaku menyimpang tersebut adalah dilarang,” kata Herdiyulis yang telah 2 periode menjabat anggota DPRD Kota Solok.

Dijelaskan Herdiyulis, Perda tersebut dibentuk ketika dirinya menjadi Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kota Solok.

“Ya, karena jelas dasarnya di Perda tersebut, walaupun penggunaan istilah tidak sama yang ada dalam Perda. Namun tegas melarang adanya kegiatan homo sex/lesbian apalagi transaksi maksiat,” katanya, Selasa, 23 Januari 2018.

Menurut Herdiyulis, perilaku LGBT juga jelas melanggar Adat Basandi Syara – Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK), dan tentu melanggar aturan-aturan dalam Agama Islam. Perda tersebut ditujukan agar keadaan masyarakat menjadi lebih dinamis, tertib, aman dan tentram, dan terhindar dari ganguan penyakit masyarakat seperti LGBT dan minuman beralkohol.

“Perilaku seperti LGBT, perzinahan, meminum minuman keras dan sebagainya, adalah perbuatan yang tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat Kota Solok dan sudah pasti merugikan masyarakat karena tidak sesuai dengan norma agama, adat dan tata krama kesopanan,” jelas Herdiyulis.

Herdiyulis menjelaskan, bahwa setiap orang di Kota Solok berhak untuk berperan serta mencegah dan menolak perilaku yang masuk kategori Pekat. Pemberantasan juga harus digencarkan oleh pihak Pemko Solok sehingga perilaku yang meresahkan tersebut tidak terjadi di Kota Solok.

Pemko diminta harus gencar memberantas, karena Perdanya ada, dan harus ditegakan, melalui penegak Perda harus tegas melakukan tindakan atas kegiatan LGBT.

“Pada Pasal 6 disebutkan bahwa masyarakat berhak dan bertanggung jawab, untuk berperan serta mewujudkan kehidupan bebas dari penyakit masyarakat tersebut, tentunya dengan mendukung, mengawasi, melaporkan dan mencegah terjadinya perbuatan tersebut. Begitupun Pemko Solok, pada Pasal 8 disebutkan dengan jelas apa yang harus dilakukan Pemko,” kata Herdiyulis

Masyarakat Kota Solok terikat dengan nilai-nilai religi dan kebudayaan yang bertujuan sama, sebagai daerah Perkotaan yang berada pada posisi geografis yang strategis, selain dampak kemajuan ekonomi juga memiliki dampak dengan munculnya perbuatan tidak menyenangkan, yang melanggar aturan-aturan dalam agama dan adat, seperti LGBT yang sedang booming.

“Karena perilaku LGBT, miras, perbuatan maksiat dan lain sebagainya dapat merusak akal sehat manusia, serta merusak mental bangsa, bahkan bisa saja mendatangkan azab,” kata Herdiyulis. (EYN)