Ini Anwar Usman, Guru Agama yang Jadi “Wakil Tuhan” di Mahkamah Konstitusi

22 views

Anwar Usman.

SpiritNews.Co, Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK) punya ketua baru. Adalah Anwar Usman yang akan menahkodai MK selama periode 2018-2020 menggantikan Arief Hidayat.

Ia dipilih melalui pemungutan suara atau voting yang dilakukan oleh sembilan hakim konstitusi pada Rapat Pleno Pemilihan Ketua MK.

Dalam pemilihan tersebut, Anwar Usman yang juga Wakil Ketua MK unggul dengan perolehan lima suara. Disusul Suhartoyo empat suara. Sedangkan hakim MK lainnya yang berhak dipilih tidak mendapatkan suara dari forum.

Anwar yang dipercaya jadi pemimpin sidang pemilihan memutuskan sekaligus menetapkan dirinya sebagai Ketua MK terpilih.

“Dengan ini, saya putuskan Anwar Usman menjadi Ketua MK periode 2018-2020,” kata Anwar Usman dalam rapat di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 2 April 2018.

Pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu akan didampingi oleh Aswanto yang menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2018-2010. Aswanto terpilih setelah unggul dalam perolehan suara dalam Rapat Pleno Pemilihan Ketua MK.

Pemilihan wakil ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2018-2020 diputuskan secara voting atau melalui pemungutan suara oleh sembilan hakim konstitusi. Dalam voting Wakil Ketua MK tersebut, Aswanto mendapatakan 5 suara, sedangkan Saldi Isra 4 suara, yang lainnya tidak mendapatkan suara pemilih.

Guru Agama yang Jadi Ketua MK

Anwar Usman merupakan anak dari pasangan Usman A. Rahim dan St. Ramlah yang lahir pada 1 Desember 1956. Anwar yang dibesarkan di Desa Rasabou, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut sudah terbiasa hidup mandiri sejak kecil.

Anwar muda harus rela meninggalkan desa dan tinggal berjauhan dengan orang tuanya. Dia berusaha melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) selama 6 tahun, dan berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya pada 1984 saat usianya 28 tahun.

Perjalanan karir seorang Anwar Usman terbilang cukup panjang. Pasalnya, Ketua MK itu memulai karirnya sebagai guru honorer di Sekolah Dasar (SD) Kalibaru, Jakarta pada tahun 1976.

Tiga tahun berselang, lulusan hukum Universitas Islam Jakarta itu diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai guru agama Islam di SDN Kebon Jeruk.

Pekerjaan sebagai guru agama digelutinya hingga tahun 1985. Namun, di tahun yang sama Anwar memutuskan untuk beralih profesi menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Bogor.

Tak hanya sampai di situ, perjalanan karir Pria 62 tahun itu terus menanjak setelah dirinya diangkat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Atambua pada tahun 1989. Tepat delapan tahun kemudian, Anwar mendapatkan posisi Hakim Agung yang diembannya hingga tahun 2003.

Tak tanggung-tanggung, karirnya pun kembali naik dan berhasil menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung tahun 2003-2006.

Dan di tahun 2011, karir bapak tiga anak itu semakin menanjak menjadi hakim konstitusi di MK. Puncaknya, saat periode pergantian pemimpin Mahkamah Konstitusi, pria yang juga mencintai seni teater ini terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada 12 Januari 2015. Sampai akhir masa jabatan, dia menuntaskan tugasnya dengan baik hingga akhirnya terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru.

Ketua MK dan Bayang-Bayang Korupsi

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan berharap Ketua MK yang lahir dari proses voting sembilan Hakim Konstitusi tersebut tidak mengikuti jejak dua Hakim MK yang pernah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah, yakni, Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.

“Jangan sampai terjadi hal yang sama dengan pimpinan sebelumnya masuk dalam ranah korupsi,” kata Basaria seperti dilansir dari Okezone, Senin, 2 April 2018.

KPK pernah menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada September 2013, karena menerima suap dalam mengadili sengketa pilkada di sejumlah daerah serta pencucian uang. Penangkapan Akil cukup menggemparkan bahkan jadi sorotan dunia. Berbagai media luar negeri ikut memberitakannya.

Pada 30 Juni 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Akil Mochatar bersalah, terbukti menerima suap dari para pihak yang mengugat hasil pilkada di berbagai daerah. Akil dihukum penjara seumur hidup. Hakim juga mencabut hak politik Akil Mochtar dan mewajibkannya membayar denda Rp10 miliar.

Hampir tiga tahun berselang, KPK kembali menciduk Hakim Konstitusi Patrialis Akbar karena menerima suap.

Mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ditangkap di sebuah pusat perbelanjaan ternama di Jakarta Pusat, awal 2017.

Penangkapan Patrialis Akbar kembali membuat geger. MK jadi sasaran kritik, karena sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi negara harusnya para hakimnya anti-suap.

Maka, Dewan Etik pun membentuk Majelis Kehormatan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK.

Patrialis divonis delapan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 4 September 2017, karena terbukti menerima suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Patrialis didenda Rp300 juta subsidair tiga bulan kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp10.000 dollar AS dan Rp 4.043.000, atau sama dengan jumlah suap yang ia terima. Tak seapes pendahulunya Akil Mochtar, hakim tak mencabut hak politik Patrilis.

Selain praktik korupsi, Mahkamah Konstitusi juga menjadi sorotan publik saat dipimpin oleh Arief Hidayat. Arief beberapa kali dilaporkan ke Dewan Etik MK terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Arief terbukti melakukan pelanggaran ringan dan dijatuhkan sanksi berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK. Pelanggaran dilakukannya adalah membuat surat titipan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono untuk membina seorang kerabatnya.

Lalu, Arief juga dianggap melakukan pelanggaran kode etik sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan soal pencalonannya kembali sebagai Hakim MK di DPR.

Hal itulah yang membuat sebagian publik mendesaknya agar mundur dari Ketua MK. Bahkan puluhan guru besar dari berbagai kampu di Tanah Air juga membuat petisi, mendesak Arief mundur. Tapi di tengah desakan itu, Arief kembali terpilih jadi Hakim MK.

Basaria berharap, Anwar Usman bisa menjaga marwah MK dan menjalankan amanahnya secara professional. “Semoga benar-benar amanah dan professional,” kata dia.

Wakil Ketua KPK lainnya, Saut Situmorang, menyinggung soal pembangunan zona integritas dari para “wakil tuhan”. Dia pun berharap, “nahkoda” baru MK mampu menciptakan wilayah bebas dari korupsi (WBK).

“Apa yang diharap oleh kita semua yang makan gaji dari negara sejak negeri ini ada ialah bahwa pentingnya pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK),” kata Saut.

Oleh karenanya, Saut berpandangan bahwa hukum juga harus menjadi pegangan tertinggi bagi aparat penegak hukum itu sendiri. “itu sebabnya hukum harus tetap supreme (tertinggi) utamanya bagi petugas penegaknya,” imbuh Saut. (okz/red)