Awasi Travel Umrah Nakal, Kanwil Kemenag Banten Bentuk Satgas PPIU

39 views

Ilustrasi.

SpiritNews.Co, Serang | Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten akan membentuk satuan tugas pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di wilayah Provinsi Banten.

Satgas ini dibentuk untuk membantu masyarakat yang menjadi korban penipuan biro perjalanan umrah.

Kepala Seksie Pembinaan Bidang Haji dan Umroh untuk Kanwil Kemenag Provinsi Banten, Deni Rusli, menegaskan sampai saat pihaknya belum menerima ada warga yang menjadi korban penipuan Travel Umrah Nazaret tour travel.

“Sampai hari ini, saya belum menerima laporan ada persoalan di travel umrah Nazaret. Travel ini sendiri juga belum berizin. Sehingga tak ada laporan dari jemaah, maupun pihak travel juga tidak ada laporan,” kata Deni, Rabu, 28 Maret 2018.

Ia menjalaskan, kejadian penipuan oleh travel umrah bodong ini adalah yang pertama kali terjadi di Banten. Dia meminta semua pihak menaati aturan terkait penyelenggaraan umrah sebagaimana yang telah ditetapkan.

Menurutnya, saat ini ada 66 biro travel umrah (PPIU) yang tercatat resmi dan terdaftar di 8 kota kabupaten se-Banten.

“Dari 66 PPIU itu, 57 di antaranya berkantor pusat di Banten, sementara 9 PPIU lain itu hanya memiliki kantor cabang yang berdomisili di Provinsi Banten,” katanya seperti dilansir dari merdeka.com.

Padahal seharusnya, sesuai Peraturan Menteri Agama(PMA) Nomor 18 tahun 2015 tentang PPIU yang kantor pusatnya di provinsi, izin operasionalnya harus Kemenag Pusat.

Untuk menegakkan aturan, dia meminta travel perjalanan umrah mematuhi regulasi Kementerian Agama baik UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang di dalamnya ada penyelenggaraan umrah dan kemudian PMA 18 tahun 2015 tentang PPIU.

“Kami sampaikan juga kepada penyelenggara travel untuk memenuhi semua prosedur travel umrah dan segera memiliki izin operasional baik pusat dan cabang. Kami sudah mengirimkan surat ke kota kabupaten di Banten untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap PPIU terutama, yang beroperasi tapi tidak memiliki izin operasional,” terangnya.

Oleh karena itu, jika terjadi kasus penipuan oleh pihak travel, lanjut dia, pihaknya akan menegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Karena sudah ada MOU dengan Kapolri dan Kemenag dan sudah ada pedoman kerjanya. Maka ke depan kami akan membuat satgas pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di wilayah Provinsi Banten,” tegas Deni. (mdc/red)