5 Anggota DPRD Tersangka Suap APBD-P Malang Mangkir saat Dipanggil KPK

25 views

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

SpiritNews.Co, Jakarta | Lima orang anggota DPRD Kota Malang mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pemulusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Malang tahun anggaran 2015.

Mereka adalah, Abdul Hakim, Imam Fauzi, Sulik Lestyowati, Syaiful Rusdi, dan Tri Yudiani. Sedangkan, satu orang Bambang Sumarto, memenuhi panggilan penyidik dan langsung mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

“Lima orang tersangka tidak hadir dari unsur anggota DPRD Malang,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Kamis, 29 Maret 2018.

Kendati begitu, Febri menegaskan, penyidik akan melakukan pemanggilan ulang terhadap lima orang tersangka itu. Namun, dia belum menyampaikan kapan jadwal ulang pemeriksaan tersebut.

“Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang. Kelima tersangka mengirimkan surat pemberitahuan,” ucap Febri seperti dilansir dari Okezone.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap APBD-P sebelumnya. Dalam perkembangannya, KPK menetapkan Mochamad Anton dan 18 Anggota DPRD Malang sebagai tersangka kasus suap pemulusan APBD-P tahun anggaran 2015.

18 anggota DPRD Malang yakni, Suprapto, HM. Zainudin, Sahrawi, Salamet, Wiwik Hendri Astuti, Mohan Katelu, Sulik Lestyawati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Heri Pudji Utami, Hery Subianto, Ya’qud Ananda Budban, Rahayu Sugiarti, Sukarno, dan H. Abdul Rachman.

Mochamad Anton menjanjikan Fee Rp700 juta kepada Ketua DPRD Malang Mochamad Arief Wicaksono untuk memuluskan pembahasan APBD-P tahun anggaran 2015. Uang itu diserahkan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Jarot Edy Sulistiyono.

Setelah menerima uang sekira Rp600 juta, Mochamad Arief Wicaksono langsung membagi-bagikan kepada sejumlah anggota DPRD Malang.

Atas perbuatannya Mochamad Anton disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan 18 anggota DPRD disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. (okz/red)